Pilkada 2020, Bawaslu Cianjur Ajukan Rp27 Miliar

Pilkada 2020

RADARCIANJUR.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur telah mengajukan anggaran Rp27 Miliar untuk mengawasi proses serta tahapan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur Hadi Dzikri Nur mengatakan, anggaran Rp27 Miliar yang diajukan itu tidak sebesar yang diajukan oleh KPU Cianjur. Dimana KPU Cianjur mengajukan anggaran sebesar Rp80 miliar

Menurut Hadi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur terkait kebutuhan anggaran tersebut tersebut. “Proposal telah kami ajukan, kami butuh anggaran sebesar Rp27 miliar, namun Pemkab hanya menyanggupi Rp15 Miliar,” katanya, kemarin.

Hadi mengatakan, hasil konsultasi dengan Plt Bupati Cianjur dan Bawaslu Provinsi, bahwa Pemkab Cianjur akan memfasilitasi kebutuhan Bawaslu sesuai dengan kemampuan Pemkab dan kebutuhan anggaran tersebut akan kembali dibahas setelah AKD (alat kelengkapan dewan) DPRD lengkap.

“Jadi ini keputusanya belum final,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, anggaran tersebut dibutuhkan ketika tahapan awal dimulai yaitu pada akhir September 2019. Adapun nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi, operasional, rekrutment pengawas dari tingkat Kecamatan sampai pengawas tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Selain melakukan pengawasan dan rekrutment pengawas sampai tingkat TPS, nanti ada juga program kegiatan sosalisasi. Seperti mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pilakda Cianjur,” kata Hadi.

Lanjut Hadi untuk menutupi kebutuhan selama anggaran dari Pemkab belum keluar, Bawaslu akan menggunakan anggran sisa dari Pileg dan Pilpres 2019.

“Sisa anggaran kemarin ada sekitar Rp8 Miliar, tapi itu juga masih kami konsultasikan karena sisa anggaran kemarin dari pusat sementara anggaran untuk Pilkada dari Pemkab,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia mengupas permasalahan pada pemilu tahun 2019.

Yusuf Kurnia menjelaskan, refleksi ini digelar dalam konteks Bawaslu sebagai lembaga publik, tentu harus akuntabilitasnya dilakukan secara baik. Kerja, kinerja, mengawal Pemilu 2019 juga tentu mesti dijelaskan ke publik. Bagaimana kewenangan serta penyelesaian sengketa dan sebagainya itu perlu disampaikan.

“Kami Bawaslu di semua jenjang telah melaksanakan seoptimal mungkin tugas-tugas sebagaimana amanat undang-undang,” ujarnya.

Disisi lain forum refleksi ini dikatakan Yusuf, Bawaslu sebagai bagian spirit dari publik. Pemilu itu bukan hanya milik penyelenggara pemilu, tetapi pemilu itu sesungguhnya milik pemilih. Ini juga yang menjadi simpul-simpul refleksi kegiatan hari ini.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, demikian pula dalam konteks evaluasi, tentu publik atau masyarakat juga harus memberikan masukan. Sehingga secara berjenjang untuk pemilihan umum kedepan bisa lebih baik. Diharapkan desain formula Pemilu kedepan bisa menjadi bahan Pilkada nanti.

“Undang-undang pilkada kita masih memiliki problem hukum. Diantaranya dari sisi kelembagaan, serta personil juga masih kurang. Sehingga mesti dilakukan perbaikan yang lebih jelas,” terangnya.

Sebanyak delapan kota kabupaten yang ada di Jawa barat ini melakukan audensi melalui presiden. Karena pintunya bisa lewat presiden atau DPR.

Adapun total pelanggaran pada pemilu 2019 ini sebanyak 940 tindak pelanggaran di Jabar. Terlihat yang paling dominan pada trend pemilu kali ini diantaranya, politik uang, perusakan alat peraga kampanye, kampanye di tempat terlarang atau tempat ibadah, pendidikan, kasus ijazah palsu, kasus penghinaan, serta menyangkut birokrasi.

“Semuanya sudah diselesaikan karena sudah ada waktunya. Untuk perbandingan dengan pemilu tahun sebelumnya itu karena memang tahun ini memadukan dua sisi. Sehingga dinamika politiknya lebih menonjol daripada Pemilu sebelumnya,” pungkasnya.

(dil/dan)