Pilkada Cianjur 2020, PKS-PDIP Curi Start

Menuju Pendopo

RADARCIANJUR.com – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020 akan segera dimulai. Beberapa partai mulai mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakilnya.

Seperti halnya PDI Perjuangan yang sudah menjaring pendaftaran bakal calon nomor satu dan nomor dua di Kabupaten Cianjur ini.

Seperti diungkapkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur Susilawati, pihaknya sudah mulai membuka pendaftaran calon karena ingin jadi parpol yang terdepan dalam mensosialisasikan calonnya.

Bahkan PDI Perjuangan mengumumkan pembukaan pendaftaran sejak Minggu (1/9) hingga 20 September 2019. “Setiap hari kantor DPC PDIP di Jalan KH Abdullah Bin Nuh ada piket penerimaan bakal calon,” kata legislator perempuan yang kembali terpilih pada Pileg 2019 lalu ini.

Menurutnya, nama-nama bakal cabup dan cawabup yang memenuhi kualifikasi akan direkomendasikan ke DPP PDIP pada 23 September 2019 mendatang.

“Kami juga akan melakukan survei dan serangkaian tahapan lainnya, hal ini agar mereka yang direkomendasikan benar-benar sesuai dengan keinginan warga Cianjur,” tambahnya pada sejumlah media.

Hal yang sama juga dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan partai kader ini sudah menyiapkan lima nama untuk diumumkan sebagai kandidat yang akan maju dalam Pilkada Cianjur 2020.

Meski begitu dari DPW PKS Jawa Barat belum memberikan keputusan dari lima calon yang diusulkan DPD tersebut.

“Kita tunda pengumuman nama-nama calon yang akan dimajukan di pilkada 2020, karena belum ada keputusan dari DPW PKS Jabar,” ujar Ketua DPD PKS Cianjur, Wilman Singawinata.

Terpisah, Wakil Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengatakan, tahapan saat ini masih usulan dari DPD PKS Cianjur yakni lima orang.

Namun dari lima nama tersebut harus mendapatkan restu dari DPP. “Saat ini kan masih tahapan usulan dari DPD dengan lima nama, silahkan saja diajukan dan diputuskan di tingkat DPD,” ujarnya.

Dari hasil pengusulan tersebut, nantinya DPW dan DPP akan melakukan tahap penilaian dan seleksi terhadap calon yang diusulkan. Setelahnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan parpol.

Setelahnya, parpol sendiri melalui DPP dan DPW akan melakukan survei mengenai koalisi perihal kedudukan calon di daerah.

DPD sendiri tidak bisa menentukan sendiri partai yang akan menjadi koalisi, semua harus sesua dengan DPP yang akan berkoordinasi dengan parpol lainnya di pusat.

“Jadi harus singkron antara DPP dan DPD untuk pemilihan koalisi partainya,” ungkapnya.

Dari putusan akhir di DPP, DPW akan membantu di pusat yang nantinya akan mengeluarkan surat keputusan (SK) satu nama calon dari partai dan SK pasangan yang akan bertarung di pilkada 2020 antara dua parpol.

(kim/net)