Revisi UU KPK, Ide Lawas yang Hidup Kembali

KPK
KPK

RADARCIANJUR.com – Revisi UU KPK nyatanya sudah dihembuskan sejak delapan tahun yang lalu, tepatnya pada awal 2011. Dari sejak saat itulah, rencana untuk ‘melemahkan’ lembaga anti rasuah itu tak pernah berhasil.

Tahun ini, 2019, DPR melakukan operasi senyap dengan menyetujui Revisi RUU KPK. Sebenarnya, pola yang dilakukan DPR kali ini terbilang sangat berbeda. Pada tahun-tahun sebelumnya, pembahasan yang dilakukan DPR selalu berkutat di awal tahun atau pada Januari. Memang, beberapa kali dilakukan di pertengahan tahun pada Juli.

Sejarah mencatat, pada 24 Januari 2011, Wakil Ketua DPR mengirim surat ke Ketua Komisi III DPR untuk menyusun draft naskah akademik dan RUU KPK. Berkepanjangan hingga Oktober, Komisi Hukum DPR menyampaikan 10 poin yang akan direvisi.

Rencana awal saat itu harus memakan waktu hingga satu tahun. Hingga pada 3 Juli 2012, tujuh fraksi di Komisi III DPR menyetujui rancangan revisi UU KPK dan UU Tipikor untuk diajukan ke Baleg.

Grafis: Radar Cianjur

Pada 4 Oktober 2012, rapat pleno Komisi III menyetujui untuk melanjutkan naskah RUU tentang revisi UU KPK oleh Baleg DPR.

Di bulan yang sama, pada 16 Oktober, panja justru menghentilan pembhasan revisi UU KPK. Seluruh fraksi DPR menolak revisi UU KPK. Dua tahun yang tak mudah. Independensi KPK tetap dijaga sama-sama.

2014 berjalan apa adanya. Namun, pada 2015, upaya mereduksi kekuatan KPK kembali terjadi. Presiden Jokowi membatalkan rencana pemerintah untuk membahas revisi UU KPK.

23 Juni, seluruh fraksi DPR sepakat memasukan revisi UU KPK dalam prolegnas prioritas 2015. Lagi-lagi di ulan kesepuluh, beredar naskah revisi UU KPK dari DPR.

Di dalamnya ada pasal krusial yang melemahkan KPK. Pada 13 Oktober 2015, Jokowi dan DPR sepakat akan membahas UU KPK dalam masa sidang 2016.

Beralih ke 2016, DPR lagi-lagi menyepakati revisi UU KPK masuk dalam prolegnas prioritas 2016. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 1 Februari, revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Baleg DPR.

Butuh sepuluh bulan pemerintah dan DPR mendulang kesepakatan. Pada 14 Desember 2016, keduanya seiya sekata agar 50 UU masuk dalam prolegnas prioritas 2017. Revisi UU KPK tak masuk dalam daftar itu. Wacana revisi UU KPK kembali dibahas pada 2017. Badan Keahlian DPR melakukan sosialisasi ke beberapa universitas.

Di pekan pertama September 2019, DPR kembali melakukan langkah untuk ‘menyandera’ KPK. Tiba-tiba saja, pada Kamis (6/9), DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. “Apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi usul DPR?” tanya Wakil Ketua DPR Utut Adianto selaku pimpinan rapat.

Seluruh anggota DPR yang hadir pun kompak menyatakan setuju. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan parpol oposisi. Tok! Utut pun langsung mengetok palu sidang tanda diresmikannya revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR.

Tanggapan setiap fraksi atas usul RUU ini lalu langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan atau tidak dibacakan di dalam rapat paripurna. Setelah sah menjadi RUU inisiatif DPR, draf RUU tersebut langsung dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Kini, DPR menunggu apakah Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (surpres) yang memerintahkan menterinya untuk membahas RUU KPK ini bersama para anggota dewan.

Setelah diketok dalam rapat paripurna, Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September. Artinya, revisi hanya akan memakan waktu paling lama tiga pekan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebutkan, ada sembilan poin perubahan yang berpotensi bikin lembaganya mandul. Dia mengatakan bila disetujui maka independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyidik dan penyelidik dibatasi.

Ia menjelaskan, hal ini menyebabkan penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara ke tahap penuntutan dipangkas kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara turut dipangkas.

(*/yaz)