312 Bangunan SD di Cianjur Rusak

VIRAL: Bangunan SDN Pancawangi Kecamatan Cilaku ambruk dan ramai dipergunjingkan di media sosial setelah salah seorang warga mengunggahnya di melalui Instagram.

RADARCIANJUR.com – Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cianjur ternyata masih banyak yang kondisinya tak layak dan perlu direnovasi. Rata-rata, bangunan SD yang rusak tersebut masih dipakai untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Bangunan sekolah tersebut rata-rata rusak karena perawatan serta kurangnya menjaga bangunan. Selain itu, tak sedikit pula bangunan yang berusia sudah cukup tua.

Berdasarkan data, SD di Kabupaten Cianjur terdapat 1.251. Sementara bangunan SD yang keadaannya rusak sebanyak 312 atau 25 persen dari total keseluruhan.

Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Agus Supiandi mengatakan, Pemkab Cianjur sejatinya sudah mengalokasikan anggaran rehabilitasi bangunan SD yang dinilai sudah tidak layak. Biaya perbaikan yang harus dikeluarkan sendiri per loka sebesar Rp75 juta.

“Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tuturnya, Selasa (10/9).

Dengan anggaran yang sudah disediakan itu, rehab bangunan SD bisa segera dilakukan setelah anggaran dimaksud dicarikan. Akan tetapi, sambungnya, rehab tidak bisa dilakukan seluruhnya, melainkan harus bertahap.

“Pasalnya dari dana yang ada, tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan semua. Tapi setiap tahun kami selalu ajukan rehab bangunan sekolah,” terangnya.

Agus mengungkap, dana rehab bangunan SD yang berasal dari APBD Kabupaten Cianjur untuk tahun 2019 total mencapai Rp13 Miliar. Sedangkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15 Miliar.

“Dari DAK, sekolah yang akan diperbaiki sekitar 44 sekolah, sementara dari APBD sekitar 74 sekolah pada tahun ini,” ungkapnya.

Namun, dari perbaikan tersebut tidak semua sekolah mendapatkan perbaikan. Bantuan DAK berdasarkan dari koordinator yang sekolah betul-betul butuh bantuan, sementara APBD hasil dari laporan Dapodik.

“Kalau dari Dapodik itu berbenturan dengan akreditasi, pada saat pembinaan kita selalu berikan pesan kalau fisik sekolah itu tanggungjawab dinas dan nilai akreditasi jangan terlalu di up, jadi kalau bangunan rusak sulit dapat bantuan,” jelas Agus.

Akan tetapi, Agus mengaku pihaknya tak bisa membeberkan data sekolah yang akan mendapatkan bantuan rehab. Alasannya, data tersebut masih belum final atau ditetapkan oleh DPRD.

Dirinya pun tidak ingin malah menjadi kekecewaan bagi sekolah yang belum mendapatkan bantuan. “Data itu kan masih rahasia, meski begitu saya takut kalau menimbulkan kekecewaan bagi sekolah yang belum ditetapkan,” imbuhnya.

Pihaknya pun menjanjikan jika sudah mendapatkan keputusan jumlah sekolah dan sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan, akan memberikan data secara terbuka kepada umum.

(kim)