Herman Suherman tak Bisa jadi Bupati, Ini Alasannya

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman

RADARCIANJUR.com – Tim Kuasa Hukum Irvan Rivano Muchtar (IRM) belum menentukan sikap untuk mengajukan banding pasca persidangan vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada Senin (09/09) lalu. Hal ini berdampak pada durasi jabatan definitif yang akan diraih Plt Bupati Cianjur saat ini, Herman Suherman.

Usai vonis dibacakan di Bandung, Herman tak serta merta menjadi bupati definitif. Herman nyatanya masih harus bersabar menunggu sikap dari IRM terkait adanya proses banding di pengadilan.

Memang, pasca persidangan vonis terhadap Bupati Cianjur nonaktif IRM, Tim Kuasa Hukum IRM belum menentukan sikap untuk melakukan banding atau tidak. Pasalnya, putusan yang dibacakan tidak semua dibacakan di dalam persidangan. Saat ini, dari pihak kuasa hukum sendiri masih menunggu salinan putusan sidang dua hari lalu itu.

Ada beberapa pertimbangan yang tidak terungkap pada persidangan seperti tawaran IRM kepada Cecep Sobandi untuk membeli rumah di Garut saat solat subuh di Masjid Agung Cianjur. “Kita saat ini (tadi malam, red) masih melakukan meeting dengan tim sambil menunggu salinan putusan sidang kemarin (Senin 9/9), karena semua tidak dibacakan saat sidang, hanya pertimbangan saja,” ujar Tim Kuasa Hukum IRM, Indra Yudha Koswara.

Setelah mendapatkan salinan putusan, pihaknya akan langsung mempelajari semua putusan di persidangan yang selanjutnya akan menjadi pembahasan di tim kuasa hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk mengambil sikap antara banding atau tidak.

Lanjutnya, selama tujuh hari ini, pihaknya masih terus berunding bersama kuasa hukum lainnya dan akan memberikan informasi selanjutnya. “Nanti setelah hasilnya kita dapat, pasti akan kita kabari langkah yang akan kita tempuh selanjutnya,” tuturnya kepada Radar Cianjur.

Meski putusan kemarin belum inkrah, namun masih ada mekanisme banding. Untuk itu, yang menentukan banding atau tidak adalah tim kuasa hukum dengan keluarga serta terpidana. Jika akan melakukan banding, proses hukum akan terus berjalan. Sementara status Plt Bupati Cianjur saat ini akan tetap berstatus wakil bupati.

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsur Cianjur, Dedi Mulyadi mengatakan, jika tim kuasa hukum sudah berbicara dengan keluarga tidak melakukan banding. Maka putusannya sudah inkrah. “Kalau tidak melakukan banding, maka putusannya sudah inkrah dan kemudian ruang untuk plt bupati sekarang sudah definitif jika sudah ada dukungan dari partai pengusung sebelumnya,” ungkapnya.

Langkah untuk definitif sendiri yakni putusan persidangan sudah inkrah dan surat dari persidangan akan dikirimkan juga ke Kemendagri serta Pemprov Jabar. Lanjutnya, maka Kemendagri dalam hal ini kepanjangan tangan dari Presiden RI akan membuat surat keputusan (SK) tentang pengangkatan bupati definitif.

Sementara itu, sisa waktu kepemimpinan saat ini kurang dari 18 bulan. Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak memungkinkan adanya wakil bupati untuk mendampingi bupati definitif. Herman Suherman tetap akan sendiri memimpin Cianjur. “Dari sisi aturan kan waktunya itu kurang dari 18 bulan, hingga akhirnya walaupun bupati definitif tetap akan sendiri,” tutur Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsur Cianjur ini.

Namun, lanjut Dedi, akan ada keuntungan tersendiri, terlebih bagi partai pengusung untuk pilkada 2020 sebagai calon incumbent. “Hal ini menjadi proses awal untuk memperkenalkan diri serta promosi secara tidak langsung melalui berbagai kegiatan kedinasan dengan sosialisasi,” ungkapnya, kemarin.

(kim)