Warga Sirnasari Kesal Puluhan Tahun Tak Dapat Perhatian Pemerintah, Iuran Lima Ribu Bikin Jalan Sendiri

SWADAYA: Warga secara gotong royong melakukan perbaikan jalan yang dananya berasal dari udunan.

RADARCIANJUR.com – Cianjur selatan identik dengan kondisi jalan yang tak layak. Akibat kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai itu, Cianjur selatan juga dinilai cukup tertinggal, utamanya dibanding wilayah di pusat pemerintahan di Cianjur atau Cianjur utara. Ironisnya, perhatian pemerintah daerah bak mimpi di siang bolong.

LAPORAN: A. Jajang Sugiarto, LELES

Dulu, warga di Kampung Cibuluh, Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, pernah menikmati jalan yang cukup memadai. Mulus, dan bisa dilalui kendaraan bermotor. Namun semua itu tak ada lagi.

Sejak puluhan tahun lalu, sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut sudah rusak. Sejak saat itu pula, tak sekalipun bentuan pembangunan diterima warga. Alhasil, jalan yang sudah rusak, kini semakin rusak.

Bosan dengan janji-janji, warga kemudian bersepakat memperbaiki sendiri jalan tersebut. Caranya, mengumpulkan anggaran dengan menggelar iuran sebesar Rp5000 per kepala keluarga atau per rumah.

Wawan (36), salah seorang inisiator udunan swadaya menjelaskan, awalnya warga sudah bosan berkeluh-kesah melihat kondisi jalan yang rusak di wilayah tersebut.

Dari pembincaraan ringan, akhirnya digelar rapat yang hasilnya menggelar udunan bersama-sama untuk memperbaiki jalan dimaksud. Sedangkan pengerjaannya, dilakukan sendiri oleh warga secara gotong royong.

“Alhamdulillah, dari semua biaya yang terkumpul sejumlah Rp1.255.000 ini bisa untuk mengecor jalan kampung sepanjang 12 meter dengan lebar 2,5 meter,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Wawan menegaskan, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan cor itu murni dari warga, tanpa ada campur tangan bantuan, baik dari pemerintah desa setempat maupun Pemkab Cianjur.

“Boro-boro (ada bantuan). Kalau ada mah engak bakalan ngandelin uang udunan warga,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan Opik (35), warga kampung Cibuluh. Dari dulu, berharap pemerintah peduli dengan kondisi jalan di kampung tersebut. Warga mendambakan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Apalagi saat ini, lanjutnya, pemerintah pusat menggelontor Dana Desa (DD) yang memang diperuntukkan membangun infrastruktur.

“Jadi tolong hasil musyawarah kedusunan dan selanjutnya dibawa ke musyawarah desa, supaya bisa direalisasikan. Jangan hasil rapat Musdus dan Musdes yang sudah sepakat, malah realisasinya engak jelas diarahkan ke kampung lain atau ke kedusunan lain. Jadi keluar dari kesepakatan,” katanya.

Opik menjelaskan, jalan yang diperbaiki dengan biaya secara swadaya itu selama ini menjadi akses jalan utama warga. Karena itu, warga bersepakat memperbaiki sendiri dengan cara swadaya.

“Alhamdulillah ternyata bisa dan berhasil. Semoga pemerintah desa bisa peduli setelah melihat keadan di kampung kami,” tutupnya. (**)