Tandatangan Kilat Jokowi Setujui RUU KPK

Presiden RI Joko Widodo

RADARCIANJUR.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Surat Presiden (Supres) revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Langkah Jokowi ini menuai sejumlah penilaian termasuk adanya upaya konspirasi dalam melemahkan praktik korupsi di Indonesia.

Ketentuan pembuatan Supres diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU No 12/2011 itu disebutkan Presiden memiliki waktu sampai 60 hari untuk menugasi menteri terkait guna membahas RUU bersama DPR. “Supres RUU KPK sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan sudah dikirim ke DPR pagi tadi (kemarin, red),” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Menurut Pratikno, daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan dalam Supres, banyak merevisi draf RUU tentang KPK yang diusulkan DPR. “DIM daftar inventaris masalah yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draf RUU yang dikirim oleh DPR,” ulasnya.

Ia menjelaskan, hal ini menjadi kewenangan DPR. “Jadi ini kan kewenangannya DPR-lah untuk merumuskan undang-undang, tapi itu kan harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah,” tutur Pratikno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai membatasi lembaga anti-rasuah tersebut. “Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi KPK menjadi terganggu, intinya ke sana,” ujar Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/9) lalu.

Menurut Jokowi, dirinya baru saja menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) draf revisi UU KPK, dan akan ia pelajari terlebih dahulu secara detail. “Saya mau lihat dulu, nanti satu per satu kita pelajari, putusin, dan saya sampaikan kenapa ini iya, kenapa ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju dalam DIM-nya,” tuturnya.

Jokowi mengaku dalam mengambil keputusan yang tepat terkait revisi UU KPK, ia melakukan diskusi dengan sejumlah menteri dan akademisi sejak awal pekan ini. “Sudah mulai sejak Hari Senin, sudah kami maraton minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detail,” tuturnya.

Terkait Surat Presiden (Supres), kata Jokowi, akan disampaikan kepada publik jika telah dikirim ke DPR. “Kami baru melihat DIM-nya dulu, nanti kalau Supres kami kirim, besok (hari ini, red) saya sampaikan. Nanti materi-materi apa yang perlu direvisi,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menganggap Presiden Joko Widodo dan DPR RI berkonspirasi melemahkan upaya melawan praktik rasuah di negeri ini. Tudingan Syarif didasari langkah kepala negara menerbitkan surat presiden (surpres) untuk menugaskan menteri-menterinya membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Syarif, KPK sebagai pelaksana UU tidak diajak bicara atau setidaknya diberitahu pasal yang akan direvisi. Menurutnya, hal itu menjadi preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia.

“Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR dan pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik,” kata Syarif, Kamis (12/9).

Karena itu KPK menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang seakan menyembunyikan sesuatu terkait revisi UU KPK. Syarif menegaskan, tidak ada sedikit pun transparansi yang diperlihatkan DPR dan pemerintah mengenai RUU itu. “Sebagai ilustrasi, mungkinkah DPR dan pemerintah akan melakukan hal seperti ini pada lembaga lain, seperti kepolisian atau kejaksaan atau lembaga-lembaga lain?” kata dia.

Syarif menegaskan, pimpinan KPK akan menemui pemerintah dan DPR terkait revisi UU ini. “Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi,” tutup dia.

Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 Prof Mohammad Mahfud MD beri komentar terkait Surpres terkait revisi UU KPK. Menurut Mahfud MD, menjadi aneh jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada anggota DPR periode 2014-2019.

Masa kerja dewan periode saat ini tinggal menghitung hari (tersisa 20 hari), sementara Presiden memiliki waktu sampai 60 hari untuk mengeluarkan Supres. “Terkait keputusan DPR tgl 5-9-2019 tentang usul inisiatif Revisi UU-KPK akan menjadi sangat aneh jika Presiden membuat surpres persetujuan pembahasan kepada DPR yang sekarang,” ujar Mahfud MD melalui akun twitternya.

Menurut Mahfud MD, berdasarkan ketentuan yang ada, Presiden memiliki waktu hingga 60 hari untuk menyikapi surat DPR terkait revisi UU KPK tersebut. “Padahal, DPR yang sekarang masa tugasnya tinggal 20 hari,” ujar Mahfud MD.

Ketentuan Presiden memiliki waktu 60 hari memiliki alasan rasional. Sebab, sebelum surpres dikeluarkan, di internal lembaga eksekutif harus ada dulu kajian yang mendalam oleh kementerian terkait. “Tim dari kementerian harus mengkaji draft RUU dan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Setelah itu baru Surpres,” kata Mahfud MD melalui twitter. (tri)