Menunggu Langkah Jokowi Soal Penyerahan Mandat Tiga Pimpinan KPK

Presiden RI Joko Widodo

RADARCIANJUR.com – Pasca tiga pimpinan KPK menyerahkan mandat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (13/9) malam masih belum ditanggapi Presiden. Ketua KPK Agus Rahardjo pun berharap Jokowi mengajak semua pimpinan KPK berdiskusi tentang revisi UU KPK.

Agus ingin Jokowi mengambil langkah segera untuk menyelamatkan KPK. “Mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami dan isu-isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab,” kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Meskipun suara-suara yang mendesak Jokowi untuk duduk bersama dengan pimpinan KPK soal kondisi gawat darurat di lembaga antikorupsi itu. Tapi, pihak Istana ternyata bergeming.

Desakan agar Jokowi menarik surat presiden (surpres) terkait revisi UU KPK juga terus gencar. Desakan itu datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Desakan pertama kali datang dari PSHK. PSHK menilai revisi UU KPK bermasalah sejak awal. Mengingat KPK tidak dilibatkan dalam proses pembentukan RUU KPK, melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Tata Tertib DPR karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan draf RUU dan naskah akademik dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas hingga adanya keanehan dalam poses administrasi pembentukan.

“KPK mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada presiden. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah,” kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9).

Dengan penarikan surpres, presiden diharapkan dapat mengambil langkah lebih tegas dan efektif untuk mewujudkan visi menciptakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, tanpa harus tersandera proses revisi UU KPK.

“Selain itu, dengan penarikan surpres, Presiden menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengoreksi kesalahan DPR dalam hal kekuasaan pembentukan Undang-undang Revisi UU KPK yang sejak awal sudah melanggar hukum,” kata Fajri.

Fajri mengatakan Jokowi memiliki kewenangan untuk menarik kembali surpres tersebut. Penarikan tersebut berdasar pada asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan pada pejabat negara untuk membatalkan keputusan yang sudah ditetapkannya.

Desakan kedua datang dari advokat dari Integrity Law Firm, Denny Indrayana. Denny berharap Jokowi membatalkan surpres karena revisi UU KPK dinilainya berisiko melumpuhkan lembaga antirasuah itu.

“Kita berharap presiden membatalkan surpresnya. Masih ada waktu. Belum terlambat. Tapi kalaupun terlambat tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” kata Denny dalam video berjudul “Jangan Bunuh KPK!” yang dibagikannya dalam channel YouTube Integrity Law Firm, Minggu (15/9).

Denny mengatakan jika Jokowi enggan membatalkan surpres tersebut, maka ada dua langkah yang bisa dilakukan masyarakat terkait revisi UU KPK dan pemilihan pimpinan KPK. Pertama mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tapi kalau presiden tidak mau membatalkan ada dua langkah yang bisa dilakukan masyarakat sipil. Pertama menguji UU KPK ke MK. Mudah-mudahan hakim MK punya semangat anti-korupsi yang masih terjaga. Kedua adalah menggugat kepres hasil pimpinan KPK ke PTUN. Agar KPK tidak mati seperti yang sebelum-sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus, berharap Presiden Jokowi segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan KPK.

Selanjutnya, presiden menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya. Petrus Selestinus mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (14/9).

Menurut Petrus Selestinus, Agus Rahardjo dan kawan-kawan secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak Jumat (13/9) petang, dalam keadaan vakum. Karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Koordiantor Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menegaskan, implikasi hukumnya adalah terhitung Jumat (13/9) petang, KPK sebagai lembaga negara berada dalam kondisi kekosongan pimpinan.

Berdasarkan amanah pasal 21 UU KPK, menurut Petrus, penyidikan dan penuntutan di KPK menjadi stagnan karena pimpinannya selaku penangung jawab tertinggi di KPK vakum.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai kewenangan SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan) diperlukan bagi KPK. Namun Jokowi ingin jangka waktu 1 tahun yang tertera dalam pasal itu diperpanjang menjadi 2 tahun.(*/ps/net)