Astakira Cianjur Somasi Oknum Wartawan

SOMASI: Oknum wartawan dilaporkan karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan serta pemuatan berita yang tidak sesuai fakta. FOTO: Hakim/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur melayangkan somasi terhadap salah seorang oknum wartawan.

Hal itu dilakukan terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam pemberitaan tersebut, Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur diberitakan mendapat upeti dari sejumlah perusahaan pemberangkatan pekerja migran indonesia (PMI).

Ketua DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan mengatakan, pihaknya merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Pasalnya, dalam pemberitaan tersebut, pihaknya sama sekali tak dikonfirmasi maupun hak jawab.

“Bukan DPC Cianjur saja yang merasa dirugikan, ini semua DPC Astakira yang ada di Jawa Barat bahkan pusat bereaksi mengetahui hal tersebut. Ini tanpa ada konfirmasi apapun dan seolah Astakira melindungi para calo TKI ilegal serta memberikan upeti. Itu dasarnya dari mana,” ujar Ali Hildan.

Pihaknya pun mendatangi Polres Cianjur untuk melakukan konsultasi, namun pihaknya diarahkan untuk menempuh jalur melalui aturan Dewan Pers. Sebelumnya, surat aduan tersebut sudah ditembuskan ke PWI Kabupaten Cianjur.

Langkah selanjutnya, Astakira sendiri meminta kepada PWI Kabupaten Cianjur agar bisa memfasilitasi pertemuan dengan oknum wartawan dimaksud.

“Kita meminta kepada PWI Kabupaten Cianjur untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak oknum wartawan yang sudah kami laporkan itu,” tegasnya.

Baginya, isi berita perihal upeti tersebut terkesan seperti tindakan premanisme yang meminta jatah agar mendapatkan keuntungan. Namun, pada kenyataannya, pihaknya selama ini turut membantu pemerintah untuk penanganan TKI bermasalah dan melakukan pemulangannya.

Bahkan, untuk melakukan pemulangan tersebut, upaya yang dilakukan terkadang masih kesulitan untuk perihal anggaran. Semua yang dilakukan adalah berdasarkan sosial yakni advokasi secara cuma-cuma.

“Karena kita disini betul-betul memberikan advokasi secara gratis kepada masyarakat, maka dari itu khususnya publik, bila mana ada pembicaraan di luar mengenai upeti itu adalah hoaks,” tutupnya.

(kim)