SK Dewan Boleh Digadaikan ke Bank

DEFINITIF: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan akhirnya dilantik dihadapan seluruh anggota dewan lainnya kemarin. FOTO: Hakim/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Dilantik menjadi anggota dewan nampaknya bisa menjadi keuntungan tersendiri. Pasalnya, tak sedikit para wakil rakyat baru itu menggadaikan surat keputusan (SK) ke bank.

Hal tersebut dilakukan lantaran beberapa anggota dewan bisa saja membutuhkan dana yang sebelumnya sudah digunakan untuk kampanye pada Pileg 2019 lalu.

Tak menutup kemungkinan bagi anggota DPRD Kabupaten Cianjur pun melakukan hal serupa. Namun, hal tersebut dianggap hal biasa oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan.

Ganjar mengatakan, fenomena tersebut merupakan hal yang wajar ketika anggota dewan yang sudah terpilih menggadaikan SK-nya di sebuah bank.

“Itu hal yang wajar, anggota dewan terpilih menggadaikan SK ke perbankan dan itu hak para anggota dewan tersebut. Mungkin tidak sedikit (uang) yang dikeluarkan saat pencalegan kemarin,” ujarnya, Jumat (20/9).

Selain disebut hal yang wajar, juga memang tidak ada larangan. Pasalnya, hal tersebut menjadi hak pribadi para anggota dewan. Bahkan tidak dipermasalahkan sama sekali.

“Bisa saja kan karena kebutuhan juga untuk mencukupi kehidupan karena untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan sebelumnya dan kita pun tidak melarang maupun mempermasalahkan,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sendiri tidak mempersoalkan adanya sejumlah anggota DPRD yang menggadaikan surat keputusan (SK) Pengangkatan untuk mendapatkan kredit di bank.

Menurut Tjahjo, itu merupakan urusan pribadi, meskipun SK Pengangkatan DPRD itu dikeluarkan oleh Mendagri.

“Soal itu mau digadaikan, mau dihias, pegawai negeri (PNS) pun juga bisa (menggadaikan) SK itu,” ujar Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9).

Menurut Tjahjo, tidak ada masalah apakah SK itu digadai untuk kepentingan apa pun. “Ya tidak ada masalah, wong namanya utang ke bank. Yang penting ada jaminan daripada uang kehormatan dan gaji,” jelasnya.

Sekali lagi, Tjahjo menyatakan bahwa pihaknya tidak ada urusan dengan langkah yang diambil anggota DPRD tersebut. “Jadi, kami tidak ada urusan, itu urusan pribadi,” kata mantan sekjen PDI Perjuangan itu.

(kim/jpnn)