BEM KM Universitas Suryakancana : Revisi KUHP Berpotensi Langgar HAM

KRITIS: Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur diskusi mengenai Revisi KUHP. FOTO: BEM KM For Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Suryakancana (Unsur) menggelar kajian Revisi KUHP yang menuai sorotan tajam lantaran banyak pasal kontroversial.

Kajian tersebut sebagai bentuk edukasi kepada mahasiswa khususnya Unsur Cianjur agar bisa menyatakan sikap dengan argumen lebih baik.

Pengamat Hukum Unsur Cianjur, Yudi Junadi mengatakan, ada beberapa pasal dari sejumlah Undang-Undang yang dianggap bermasalah dan harus dibuka dialog seluas-luasnya.

“Yang menjadi pembahasan kita hari ini menyoroti secara kritis bahwa Undang-Undang itu mengancam prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum dan potensial melanggar hak asasi manusia (HAM),” ujarnya, saat menjadi narasumber, Senin (23/9).

Menurutnya, untuk Revisi KUHP ini pun perlu dihentikan dan mendesak agar dibatalkan serta Revisi UU KPK pun jangan sampai disahkan.

“Pelaksanaannya bisa menimbulkan persoalan, karena multi tafsir, makanya kita mendesak untuk dibatalkan revisi KUHP dan revisi KPK juga,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden BEM KM Unsur Cianjur, Isal Salman menambahkan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari BEM KM terkait isu-isu nasional terkini. Pihaknya melakukan kajian yang dilakukan tidak hanya untuk mahasiswa tapi untuk masyarakat umum.

“Ini kami lakukan agar mahasiswa Unsur bisa teredukasi yang saat ini terjadi di nasional terkait revisi KUHP,” terangnya.

Lanjutnya, dari hasil kajian tersebut, akan ada sikap yang ditindaklanjuti melalui kajian lebih luas dengan mengajak masyarakat agar bisa mengetahui dampak yang dapat mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat pun dapat terbantu.

“Kita sebagai mahasiswa yang dilabelkan oleh masyarakat sebagai agen perubahan, mengupayakan agar kemudian masyarakat bisa terbantu melalui jaringan yang kita bangun agar pro terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Benang merah dari kegiatan ini pun bisa membuka mata publik bahwa pemerintah eksekutif dan legislatif sedang melakukan agenda politik yang dapat mempengaruhi masyarakat.

“Ini akan mempengaruhi masyarakat, sehingga kita sebagai mahasiswa mengkaji itu agar apa yang menjadi kebijakan penguasa tidak semena-mena terhadap masyarakat. Maka yang kita pertanyakan, DPR ini kan wakil rakyat, maka rakyat mana yang mereka wakili,” tegasnya.

(kim)