Demo Meluas, Jokowi tunda pengesahan Empat RUU

AKSI PROTES : Sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. Foto :AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARCIANJUR.com – Aksi penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) semakin panas. Aksi demo pun semakin meluas. Bukan hanya di Jakarta tapi juga di sejumlah daerah. Kemarin, aksi demo mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR hingga berlangsung ricuh, terkait penolakan RKUHP dan revisi UU KPK tersebut.

Di mana kericuhan tersebut berujung aksi penutupan jalan Tol Dalam Kota yang berada di seberang kompleks parlemen. Tindakan itu dilakukan usai seorang orator menyampaikan hasil pertemuan dengan anggota DPR di dalam gedung DPR.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan melalui pengeras suara mengimbau mahasiswa untuk tidak menutup jalan tol. Arus lalu lintas di jalan tol tersendat. Jalur nontol yakni Jalan Gatot Subroto sudah tertutup saat ini.

Dalam kericuhan itu, mahasiswa melempari gedung DPR dengan batu dan botol minum. Personel huru hara di dalam gedung DPR pun melakukan penguraian massa. Dan pada akhirnya aparat berhasil membubarkan massa yang berniat menutup ruas Tol Dalam Kota.

Aksi mahasiswa menolak RKUHP dan revisi UU KPK serta RUU kontroversial ini sendiri tak hanya terjadi di Jakarta. Aksi serupa diketahui berlangsung pula di Cirebon. Di mana Demo mahasiswa gabungan terjadi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. Menyikapi aksi tersebut, anggota DPRD pun menandatangani kesepahaman pendapat bersama menolak revisi UU KPK.

Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati mengatakan pihaknya bersama dengan para anggota lain sepakat untuk menandatangani penolakan revisi UU KPK yang disodorkan mahasiswa. “Karena revisi UU KPK banyak yang tidak sesuai, maka kami dukung aspirasi mahasiswa,” kata Affiati seperti dilansir Antara.

Affiati mengatakan, penandatanganan itu juga melihat situasi dan kondisi keamanan, hal ini agar tidak ada gejolak yang ditimbulkan dengan masifnya penolakan mahasiswa terkait revisi UU KPK. Affiati menjanjikan DPRD Kota Cirebon akan segera membahas apa yang sudah mereka sepakati bersama mahasiswa dan segera melakukan tahapan yang semestinya.

“Penandatanganan ini agar tidak terjadi gejolak dan kami sebagai dewan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kami juga akan sampaikan sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya,” ujarnya.

Isi rekomendasi yang ditandatangani DPRD Kota Cirebon bersama Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning bersepakat: Tolak dan batalkan revisi UU KPK, Tolak RKUHP, Tolak RUU Pertanahan, Tolak RUU Minerba, Sahkan RUU PKS, serta Tangkap dan adili koruptor di Indonesia.

Tak hanya di Cirebon, aksi pun terjadi di Yogyakarta, Bandung, Malang, Jombang, Makassar, dan Tanjungpinang. RKUHP sendiri telah disepakati DPR pada tingkat I atau tingkat komisi untuk dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna.

Sementara itu, usai rapat konsultasi dengan DPR kemarin, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada legislatif untuk menunda pengesahan empat RUU: RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

Presiden Jokowi menganggap demo-demo tersebut sebagai masukan. “Yaitu masukan-masukan, dan didengar DPR,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (23/9).

Jokowi melempar bola ke DPR. Dia meminta pihak-pihak yang bersuara juga membawa usulan ke DPR.

“Sampaikan, draf materi, bawa substansi, harus dimasukan ke DPR,” ujar Jokowi.

Hari ini (kemarin, red) Jokowi sudah bertemu dengan Pimpinan DPR. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta DPR menunda pengesahan 4 RUU, yaitu RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

Menurut informasi ada beberapa poin yang tidak disetujui dan masuk akal menurut para pendemo, sehingga menggelar aksisnya tersebut. Di antaranya salah satu poin dari RKUHP Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan Pasal 278 RUU KUHP.

Dalam isi pasal tersebut pecinta dan pemelihara atau bahkan peternak unggas serta hewan ternak lain, tampaknya harus lebih waspada dalam mengawasi peliharannya.

Jangan sampai unggas atau hewan ternaknya sampai masuk hingga mencari makan di tanah atau kebun milik orang lain yang ada tanamannya.

Pasalnya, jika unggas semisal ayam, bebek, angsa atau kalkun peliharaan sampai melakukan hal tersebut, maka salah-salah peternak dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda. Dendanya itu sendiri bahkan bisa melebihi harga pasaran unggas, yakni senilai Rp10 juta.

Begitu setidaknya aturan yang dimuat dalam RUU KUHP, yang telah disepakati pemerintah dengan DPR RI, dan bakal segera disahkan dalam rapat paripurna.

“Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta),” demikian isi Pasal 278 RUU KUHP itu.

Selain dikenakan denda, berdasarkan Pasal 279 ayat 2, hewan ternak yang melanggar aturan menginjakkan kaki di tanah atau kebun yang terdapat tanaman atau telah ditaburi benih bakal disita oleh negara.

Begini Pasal 279: Ayat 1, “Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.”

Ayat 2, “Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.” Untuk diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III.

Menyikapi hal tersebut, apakah aksi demo akan terjadi di wilayah lainnya terkait penolakan RUU RKUHP dan Revisi UU KPK tersebut. Mudah-mudahan semua baik-baik saja dan Indonesia kembali bersatu dan damai.

(ndk)