Pajak Telat, Kena Razia, Pria di Cianjur Ini Marah-marah

Pria di Cianjur Ini marah-marah lantaran ditilang polisi

RADARCIANJUR.com – Kepolisian Resor (Polres) Cianjur melaksanakan operasi kendaraan tidak melaksanakan daftar ulang (KTMDU) di Bundaran Tugu Lampu Gentur Cianjur. Dalam operasi gabungan tersebut terdiri dari Polisi Militer (PM), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dari operasi tersebut, sejumlah kendaraan yang melanggar baik secara terlihat maupun administratif diberhentikan petugas kepolisian dan diberikan tindakan berupa tilang maupun harus membayar pajak kendaraan yang sudah terlewat di tenda yang sudah disediakan oleh Bapenda.

Namun, pada saat sedang melaksanakan operasi KTMDU, salah satu kendaraan mobil berwarna putih dengan nopol F 1456 YE diberhentikan petugas. Pada saat diperiksa surat tanda nomor kendaraan (STNK), petugas menemukan pajak yang sudah terlewat dan belum dibayar.

Bukan bersikap kooperatif, namun yang bersangkutan naik pitam dan memaki petugas kepolisian dengan berkata tidak berhak untuk memberhentikan.

“Saat akan dibawa ke tenda Bapenda untuk bayar pajak, tidak menerima. Yang bersangkutan mencak-mencak terhadap petugas, lalu mengatakan polisi tidak berwenang dalam menindak pajak,” ujar Kanit Turjawali Satlantas Polres Cianjur, Iptu Yudistira.

Lanjutnya, pelanggaran yang dilakukan bersangkutan masuk kedalam UU No 22 tahun 2009 pasal 68 ayat 1 bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK.

Kemudian dikuatkan dengan UU No 22 tahun 2009 pasal 70 ayat 2 juga disampaikan bahwa STNK dan TNKB berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya.

STNK yang tidak dibayar setiap tahunnya, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki legitimasi mengendarai kendaraan di jalan.

“Polisi berhak menindak pengendara dari segi legitimasi, karena STNK yang dimiliki tidak sah dan belum dibayarkan pajaknya,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Penerimaan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, M Zaky Abbas mengatakan, pelanggar itu bersikeras bahwa STNK itu disahkan lima tahun. Padahal, STNK itu disahkan setiap tahunnya.

“Pajak itu dibayar setiap tahunnya dan diregiden itu disahkan setiap tahun, tapi pengendara itu pajaknya mati dan beliau tidak mau ditilang karena merasa membayar pajak itu untuk lima tahun,” jelasnya.

Selain itu, pelanggar secara administratif di Kabupaten Cianjur angkanya cukup besar yakni sekitar 117.000 unit kendaraan.

“Untuk tahun ini pengendara yang belum membayar pajak sekitar 117.000 kendaraan untuk tahun ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, Salatudin Gayo (50) pengendara yang bersangkutan mengatakan, pada pukul 09.30 WIB dirinya akan ke pos bantuan hukum (bakum). Tiba-tiba ada razia. Namun dirinya tetap bersikap kooperatif dengan menunjukan STNK dan SIM kepada petugas.

“Saya kooperatif dengan petugas, tapi yang saya tidak terima STNK saya dioper ke petugas pajak. Di situ saya marah-marah karena memberikan STNK saya,” paparnya.

Dirinya pun menanyakan perihal UU lalulintas yang berkaitan dengan pajak, maka dirinya pun menanyakan pasal berapa yang dilanggar olehnya.

“Pasal berapa di UU Lalulintas yang saya langgar, saya minta tilang tapi tidak ditilang,” tegasnya.(kim)