Demo Mahasiswa Memanas, Begini Reaksi Istana

TOLAK RUU : Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berunjukrasa di depan gedung DPR menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang. Aksi mereka dihadang aparat dengan menggunakan water canon, kemarin.

RADARCIANJUR.com – Apa kata Istana soal demo akbar yang terjadi seharian kemarin di sejumlah daerah di Indonesia?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta mahasiswa dan masyarakat sipil yang berunjuk rasa di sejumlah daerah dan depan Gedung DPR, untuk memahami bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta pengesahan RKUHP ditunda. Jokowi juga disebut sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.

“Yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi UU KUHP (pengesahannya ditunda), berikutnya [RUU] Pertanahan, berikutnya [RUU] Pemasyarakatan dan beberapa yang lain,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Moeldoko mengatakan,saat ini pemerintah tengah menghadapi masalah Papua, kebakaran hutan dan lahan yang penuh keprihatinan.

BACA JUGA : Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Ricuh, Batu vs Water Cannon

Menurutnya, pemerintah telah bekerja keras menghadapi berbagai persoalan yang ada.
Mantan Panglima TNI itu meminta mahasiswa memiliki empati terhadap kerja keras pemerintah, termasuk Jokowi.

Moeldoko menyebut tak sepatutnya mahasiswa atau kelompok masyarakat yang berunjuk rasa memakai bahasa yang kurang pantas.

“Jangan lah Presiden menghadapi situasi yang tidak mudah, ditambah hal-hal seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus cerminkan sebagai bangsa Indonesia yang beradab,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap demo mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap Revisi KUHP sudah tidak relevan lagi.

Sebab, pembahasan revisi KUHP itu sendiri telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Presiden memutuskan, terutama setelah kemarin bertemu dengan pimpinan DPR dan anggota DPR, beliau dengan jelas menyampaikan bahwa untuk RKUHP, pertanahan, kemasyarakatan, minerba dan ketenagakerjaan lebih baik ditunda. Sedangkan yang sudah diputuskan, yaitu UU KPK, MD3 dan UU Tata Cara Pembuatan UU,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

BACA JUGA : BEM KM Universitas Suryakancana : Revisi KUHP Berpotensi Langgar HAM

Penundaan pembahasan tiga revisi aturan itu merupakan kebijakan Jokowi untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Karena itu, Wiranto menganggap massa aksi yang masih melakukan aksi demo dengan isu yang ada saat ini tidak relevan.

“Sebenarnya demonstrasi-demonatrasi yang menjurus pada penolakan UU Kemasyarakatan, KUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi. Karena bisa memberikan masukan lewat jalur-jalur yang tidak perlu di jalanan, lewat jalur-jalur yang lebih etis, yakni dialog yang konstruktif, baik dengan DPR atau dengan pemerintah,” kata Wiranto.

Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini mengimbau kepada para demonstran untuk mengurungkan niat menyampaikan aspirasi jika mengangkat isu-isu di atas. Sebab, menurut Wiranto, massa aksi akan mengganggu stabilitas dalam negeri.

“Hanya akan menguras energi kita, membuat masyarakat kita tak tentram, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya,” tandas Wiranto.

(net/jp)