Demo Mahasiswa Tolak RUU Konstroversial Semakin Panas

TOLAK RUU : Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berunjukrasa di depan gedung DPR menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang. Aksi mereka dihadang aparat dengan menggunakan water canon, kemarin.

RADARCIANJUR.com – Aksi demonstrasi menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) semakin panas, bukan hanya di Jakarta tapi juga di sejumlah daerah lainnya. Aksi lanjutan itu pun diwaranai kericuhan di mana-mana.

Aksi itu juga beriringan dengan agenda pembahasan sejumlah RUU di DPR yang sedang melakukan rapat paripurna.

Di depan Gedung DPR, Senayan. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi Mereka menyuarakan penolakan RUU KPK dan RUU KUHP.

Mereka dalam aksinya membawa spanduk yang bertuliskan #SaveKPK, #ReformasDikorupsi, #MosiTakPercayaKeDPR, dan #RKUHPngawur.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung itu berlangsung ricuh. Polisi menembakan water canon hingga gas air mata, kepada puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi di depan gedung legislator tersebut.

Aksi pada Selasa (24/9) ini merupakan kelanjutan dari aksi penolakan RUU KPK dan RKUHP serta sejumlah RUU bermasalah yang bergulir di DPR. Massa dan aparat sempat terlibat bentrok hingga mengakibatkan massa aksi terluka.

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Elang Lazuardi mengatakan, mahasiswa sangat miris dengan kondisi saat ini. Sebab demokrasi yang sudah berjalan sekarang diancam dibunuh lewat Revisi KUHP.

“Pemberantasan korupsi diperlemah juga, demokrasi diancam lewat KUHP, tentu kami tidak bisa tinggal diam,” ujar Elang di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Lewat aksi besar ini, lanjut Elang, mahasiswa ingin mengembalikan kewenangan KPK di era reformasi silam. Tidak malah justru dibuat lemah dengan adanya Revisi UU KPK ini.

“Jadi banyak sekali pasal-pasal bermasalah dan dipaksakan. Kita kembali di era orde baru. Sudah sangat jelas pemberantasan korupsi diperlemah,” katanya.

Elang juga menuturkan, saat ini DPR tidak lagi berpihak ke rakyat. Karena sudah berubah haluan, menjadi dewan pesanan yang diinginkan oleh oknum. Misalnya seperti Revisi UU KPK yang menurutnya sangat pro terhadap koruptor.

“DPR sudah jadi lembaga asal bapak senang, enggak ada oposisi dan pemerintah semua setuju di Revisi UU KPK ini,” katanya.

Saat ini perwakilan massa dilarang untuk melakukan dialog bersama dengan DPR. Mereka menuntut bisa masuk namun tidak bisa dilakukan. Massa juga telah menendang pagar Gedung DPR karena tidak diizinkan masuk.

“Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan,” teriak kompak mahasiswa.

Diketahui, sejumlah kampus yang ikut hadir dalam aksi itu antara lain, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Trisakti, Universitas Muhmmadiyah, Universitas Budi Luhur, Universitas Atmajaya, Universitas Nasional dan juga beberapa kampus lainnya.

Mereka kompak melakukan penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan menjadi UU. Selain itu menolak disahkannya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Senada, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Arif Rachman Hakim pihaknya menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menyemprotkan water canon hingga gas air mata kepada mahasiswa. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh puluhan ribu mahasiswa semata untuk menolak disahkannya UU KPK, RKUHP hingga sejumlah Undang-Undang yang dinilai bermasalah.

“Kami merasa kecewa atas tanggapan legislator atas aksi kami dari tanggal 19 sampai dengan hari ini,” kata Hakim, kemarin.

Sekertaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini menyatakan tidak percaya atas langkah Pemerintah dan DPR yang menunda pengesahan empat undang-undang. Di antaranya RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP.

“Kami bersama mahasiswa Indonesia lainnya menyatakan mosi tidak percaya. Bahwa menolak segala RUU yang bermasalah sampai saat ini,” tegas Hakim.

Hakim pun menegaskan, pihaknya bersama seluruh mahasiswa di Indonesia meminta dengan tegas agar Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pembatalan pengesahan UU KPK.

“Saat ini, saya bergerak dan berjuang bersama 2000an mahasiswa UHAMKA,” jelasnya.
Aksi serupa yang diwarnai kericuhan, korban luka-luka terjadi di derah lain.

Ya, Indonesia menjadi lautan aksi, saat ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan, Selasa (24/9). Bukan hanya di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, di berbagai daerah Indonesia aksi unjuk rasa terus bergema.

Tujuannya tak lain untuk menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan semangat reformasi, seperti RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan, hingga Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Medan, Mahasiswa Kota Medan Bersatu (Makobar). Ribuan mahasiswa di Medan berkumpul di Lapangan Merdeka Medan untuk melakukan long march ke Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Selasa (24/9).

Mahasiswa memprotes upaya pengesahan RUU yang dianggap tidak memihak rakyat seperti Revisi UU KPK. Selain itu, mahasiswa juga memprotes lambannya penanganan karhutla di Riau.
Menanggapi hal ini, sekitar seribu polisi telah diterjunkan dan kawat berduri telah dipasang di depan Gedung DPRD. Polisi juga sudah menyiapkan mobil water cannon dan damkar.

Di Palembang, ada Sumsel Bergerak. Mahasiswa dari UIN Raden Fatah, Politeknik Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan kampus-kampus lainnya di Palembang terjun ke jalan, Selasa (24/9). Mereka melakukan long march ke Gedung DPRD Sumsel untuk menuntut penolakan RKUHP, RUU Pertanahan, dan Revisi UU KPK.

“Seruan aksi Sumsel Bergerak, kuliah 4 SKS di gedung DPRD Sumsel,” tulis ajakan aksi yang tersebar di media sosial dan grup-grup WhatsApp.

Di Banten, kumpulan mahasiswa Banten memblokade akses Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Veteran, Selasa (24/9).

Sebelumnya, mahasiswa berkumpul di Alun-alun Barat Kota Serang untuk menyampaikan orasi. Mereka menolak RUU KUHP, RUU Pertahanan, dan Revisi UU KPK.

Adapun mahasiswa yang turun ke jalan merupakan dari UIN SMH Banten, STKIP Situs Banten, STIE Banten, Untirta, dan Universitas Bina Bangsa. Rencananya, aksi ini juga akan dilakukan hingga besok.

Di Bandung. Tidak hanya mahasiswa, kalangan masyarakat di Bandung juga ikut melakukan aksi demo, Selasa (24/9).

Unjuk rasa dilakukan di depan gedung DPRD Jabar. Menjelang sore hari, masa mulai melempari batu dan botol air mineral ke dalam gedung yang membuat suasana memanas.

Masa membawa sejumlah tuntutan yang ditulis dalam spanduk bertuliskan “Padamkan Api bukan KPK”, “Tolak RKUHP”, “Negara Telah Gagal”, dan lain sebagainya.

Di Semarang. Masa yang kehilangan kesabarannya menjebol gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (24/9). Hal tersebut dilakukan karena tuntutan mereka untuk bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ditolak.

Tadinya, massa berencana untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Ganjar yang di antaranya adalah mengecam DPR untuk mengesahkan RUU KUHP dan sejumlah RUU lainnya yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga membawa boneka pocong dan keranda sebagai simbol “kematian” DPR.

Di Yogja, ada Gejayan Memanggil. Mahasiswa, pekerja, dan masyarakat yang menamai diri sebagai Aliansi Rakyat Bergerak berkumpul di persimpangan Gejayan untuk menolak RKUHP hingga revisi UU KPK pada Senin (23/9).

Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Indonesia.
Atas aksi ini, tagar #GejayanMemanggil memenuhi sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

Di Jawa Timur. Unjuk rasa di Malang berakhir ricuh, Selasa (24/9). Mahasiswa melempar batu dan menjebol pagar Gedung DPRD Kota Malang.

Selain di Malang, Surabaya juga terlihat aksi yang sama. Tidak hanya untuk menolak RUU kontroversial, masa juga berunjuk rasa memperingati Hari Tani.

Massa sempat melakukan aksi bakar spanduk dan kardus di jalanan serta menginjak-injak kawat berduri yang menjadi penghalang massa masuk ke Gedung DPRD Jatim.

Di Makassar. Demo di Makassar juga ricuh, di Makassar setelah mehasiswa melempari polisi dengan batu di dekat Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (24/9).

Kericuhan dimulai menjelang sore hari ketika mahasiswa mulai melempari batu ke halaman gedung DPRD. Selain itu, masa juga membakar ban dan karangan bunga serta menjebol pagar gedung tersebut.

Mahasiswa menolak sejumlah kebijakan termasuk UU KPK dan beberapa RUU lainnya seperti RUU KUHP dan RUU Minerba. Mahasiswa juga menuntut DPR untuk mengesahkan RUU Perlindungan Kekerasan Seksual (PKS) yang hingga saat ini belum selesai dibahas.

Sementara itu, Pengamat Politik dari President University Prof. Muhammad A.S Hikam mengingatkan, aksi mahasiswa yang sangat massif ini sebagai alarm bagi Presiden Jokowi.
Demo mahasiswa yang berpusat dan berkecamuk di Senayan untuk menolak produk-produk legislasi DPR yang dianggap anti demokrasi ini, kata A.S Hikam, seharusnya menjadi wake up call bagi Presiden Jokowi.

“Apakah Pak Jokowi bisa menghentikan kegaduhan ini? Bahwa legitimasi beliau sebagai pemimpin sedang mendapat ujian. Sebab di antara produk yang ditolak mahasiswa tersebut ada yang benar-benar dianggap mengkhianati amanat reformasi, yaitu revisi Undang-Undang KPK yang beliau lakukan bersama DPR,” kata A.S Hikam dalam siaran persnya kepada Inisiatifnews, Selasa (24/09/2019).

Menurutnya, Presiden mungkin saja kaget melihat mahasiswa yang biasanya baik-baik saja selama lima tahun terakhir ini, kini tampil berunjuk rasa seperti ketika rezim Orde Baru masih ada.

“Pak Jokowi mungkin kaget karena beliau dilapori para aparatnya bahwa hal seperti ini tidak bakal terjadi. Pak Jokowi mungkin juga kaget, karena tak menyangka puluhan Perguruan Tinggi dan ratusan Guru Besar menolak revisi Undang-Undang KPK, padahal menurut penasihat beliau semuanya baik,” ujar dia.

(net)