Kejari Cianjur Tegas Tindaklanjuti Badan Usaha Yang Tidak Patuh

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sukabumi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur

RADARCIANJUR.com – Badaan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sukabumi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur mengimplementasikan komitmen penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha, yang telah disepakati dengan memanggil perusahaan atau badan usaha yang mempunyai tunggakan pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk dilakukan mediasi.

Dilaksanakan di kantor Kejari Kabupaten Cianjur hadir Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Nandang Kushendrayana, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Cianjur Leila Qadria Puspitarini dan Jaksa Pengacara Negara Iman Harahap.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Nandang Kushendrayana mengatakan, bahwa pemanggilan badan usaha ini adalah tindak lanjut ketidakpatuhan Badan Usaha melaksanakan kewajibannya dalam program JKN-KIS. Koordinasi dengan Kejari Kabupaten Cianjur sampai dengan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebelumnya telah dilaksanakan untuk memanggil sejumlah badan usaha dan terdapat tiga badan usaha yang memenuhi panggilan tersebut. Ketiga badan usaha tersebut merupakan badan usaha yang berkecimpung dalam usaha wisata, kuliner dan kontraktor.

“Dampak dari badan usaha tidak memenuhi tunggakan pembayaran premi adalah pada kesejahteraan karyawan, yaitu hak mereka akan jaminan sosial kesehatan yang tidak terpenuhi. Jika status kepesertaannya tidak aktif maka program JKN-KIS tidak dapat menjamin saat pelayanan kesehatan saat dibutuhkan. Tak hanya karyawan, keluarganya pun terkena dampaknya ” ujar Nandang.

Itikad baik ditunjukkan oleh badan usaha yang hadir selama proses mediasi untuk berkomitmen melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Cianjur Leila Qadria Puspitarini menyampaikan, bahwa kegiatan mediasi ini adalah bentuk bantuan hukum Kejari Kabupaten Cianjur mewakili BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi sebagai badan hukum negara yang bertugas menyelenggarakan Program JKN-KIS dalam upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha.

“Kami sangat menyambut baik sinergi dan kemitraan yang terjalin antara Kejari Kabupaten Cianjur dan BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi ini. Bersama kita berupaya untuk menyukseskan program JKN-KIS ini dengan meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk selalu membayar tepat waktu dan menghindari tunggakan” ungkap Leila.

(ars)