Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

DIDAMPINGI TOKOH: Di hadapan wartawan, Presiden Jokowi mengaku, akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.

RADARCIANJUR.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melunak. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi akhirnya dipertimbangkan.

Jokowi yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK, kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). “Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

Namun, semuanya itu, akan diputuskan dengan matang. “Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini (kemarin, red),” ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam kemarin itu, Jokowi mengaku mendapat masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu KPK untuk menjawab tuntutan mahasiswa. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah tokoh di antaranya mantan pimpinan KPK Erry Riana Hadjapamekas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Bivitri Susanti.

Namun, Jokowi belum memberi kepastian kapan ia akan mengambil keputusan terkait penerbitan perppu ini. “Secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.

Tak hanya itu saja, hari ini, Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu mahasiswa. Namun Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut enggan merinci pertemuan tersebut akan dihadiri beberapa perwakilan kampus. “Besok (hari ini, red) kami akan bertemu dengan para mahasiswa. Utamanya BEM,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, demo mahasiswa adalah bentuk demokrasi. Dan aspirasi tersebut adalah bentuk masukan-masukan yang akan dicatat untuk memperbaiki Indonesia.

“Apresiasi, saya terhadap demonstrasi mahasiswa yang saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita, dan masukan-masukan yang disampaikan dalam demonstrasi menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang di negara kita. Paling penting jangan sampai demo merusak fasilitas umum dan anarkis,” kata Jokowi.

Jokowi sebelumnya bersikukuh tak akan menerbitkan perppu untuk membatalkan penerapan UU KPK yang telah disahkan DPR dan pemerintah. Bahkan, dua kali penolakan itu terlontar. Penolakan pertama disampaikan Jokowi langsung di Istana Kepresidenan, Senin (23/9). “Enggak ada (penerbitan Perppu KPK),” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Saat itu merupakan hari pertama aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa titik di Indonesia, termasuk di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Kemudian, aksi mahasiswa dari Senin hingga Selasa (24/9) yang berujung ricuh dan menimbulkan korban luka pun tak menggoyang keputusan Jokowi. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan Jokowi tetap menolak mengeluarkan perppu.

Presiden, kata Yasonna, meminta penolak UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Kan sudah saya bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9) lalu. (kom/lip)