Kades Wajib Serahkan LPPD Awal Oktober

Ilustarasi

RADARCIANJUR.com -Saat ini ada sejumlah desa di Kecamatan Cipanas yang sudah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan. Laporan tersebut wajib disampaikan lima bulan sebelum habis masa jabatan kepala desa.

Plt Sekretaris Kecamatan Cipanas, Tantan Ernawan menjelaskan, hal itu sebagaimana aturan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. Untuk Kecamatan Cipanas ada tujuh desa, dan diantaranya habis masa baktinya di bulan Januari serta Februari.

“Sudah tiga desa yang telah menyampaikan LPPD, sedangkan empat desa lainnya setelah dikomunikasikan masih tahap penyusunan,” terangnya.

Diakui Tantan, batas akhir penyampaian LPPD yakni awal bulan Oktober. Karena di bulan Oktober pun sudah memasuki tahapan pembentukan panitia Pilkades. Para kades memasuki masa lima bulan sebelum akhir jabatannya.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Pasal 5, LPPD akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Tentunya ini harus dipatuhi dan dilaksanakan para kepala desa,” jelasnya.

Tantan menambahkan, LPPD itu berisi laporan mengenai kegiatan desa baik penggunaan anggaran DD/ADD ataupun pengelolaan APBDes selama mereka menjabat. Nantinya laporan itu menjadi bahan evaluasi demi kemajuan desa kedepan.

“Sesuai dengan Pasal 7 LPPD berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan,” terangnya.

Menurutnya, jika tidak melaporkan LPPD akhir masa jabatan, nantinya desa tidak bisa mencairkan serapan anggaran 40 persen dana desa tahap akhir.
Sehingga pihaknya mengimbau para kepala desa bisa segera menyampaikan berkas LPPD segera.

“Jangan sampai di akhir masa jabatan, kepala desa tak membuat laporan pertangungjawaban. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, guna memberikan pemahaman dan edukasi kepada setiap kepala desa di akhir masa jabatannya jelang pelaksanaan pilkades,” pungkasnya.(dan)