MK Mulai Sidangkan Uji Materi Revisi UU KPK

Mahkamah Konstitusi (MK)

RADARCIANJUR.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana uji materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 30 Tanun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada hari ini, Senin (30/9). Berdasarkan agenda sidang di laman MK, sidang tersebut akan dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, agenda sidang hari ini merupakan pendahuluan hingga mendengarkan keterangan pemohon. Uji materi itu diajukan oleh 18 mahasiswa.

“Baru sidang pendahuluan, agendanya mendengarkan permohonan pemohon dan hakim memberikan nasehat atas permohonan pemohon,” kata Fajar saat dikonfirmasi.

Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengatakan sebanyak 18 orang pemohon tidak semua mendatangi gedung MK. Mereka yang berada di luar daerah akan mengikutinya dengan video conference.

“Penggugat yang berada di luar daerah akan mengikuti sidang dengan melalui video conference,” ucap Zico.

Meskipun yang resmi menggugat hanya 18 orang, lanjut Zico, akan tetapi hingga saat ini sudah ada sekitar 100 orang yang menyatakan ingin ikut menggugat.
“Untuk saat ini 18 orang (penggugat), tapi yang menyatakan ke saya mau ikut di perbaikan permohonan audah ada sekitar 100 orang. Hanya saja surat kuasa mereka belum saya terima,” tukasnya.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menyatakan, disahkannya revisi UU KPK dinilai sebagai produk cacat hukum. Sehingga elemen masyarakat sipil akan berbondong-bondong melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“(Karena dinilai produk cacat hukum), diyakini akan banjir JR di MK. Ketika itu benar-benar terjadi maka harusnya pemerintah dan DPR malu karena legislatif menciptakan aturan yang buruk,” kata Kurnia saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (17/9).

Kurnia juga menyampaikan, narasi yang dibangun DPR dan Pemerintah yang menyebut revisi UU KPK sebagai upaya penguatan KPK telah terbantahkan. Karena poin-poin revisi menyebutkan bukan sebagai penguatan, namun upaya melemahkan kinerja KPK.

“Karena sangat mudah publik menangkap, ini melemahkan KPK untuk melakukan JR di MK,” tegas Kurnia.

Kurnia menilai, pengesahan UU 30/2002 tersebut pun cacat formil. Selain tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2019, rapat Paripurna di DPR pun tak memenuhi kuorum.

“Ketika Paripurna juga tadi dihadiri 80 – 100 orang saja, yang mana tidak mencapai kuorum. Selain itu substansinya hampir keseluruhan sangat mudah untuk didebat yang mungkin dapat dikatakan bermasalah, karena akan melemahkan KPK dan memeperlambat penegakan hukum korupsi yang dilakukan oleh KPK,” tukas Kurnia.

Untuk diketahui, DPR bersama Pemerintah pada Selasa (17/9) telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK dalam Rapat Paripurna. Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana uji materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 30 Tanun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada hari ini, Senin (30/9). Berdasarkan agenda sidang di laman MK, sidang tersebut akan dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, agenda sidang hari ini merupakan pendahuluan hingga mendengarkan keterangan pemohon. Uji materi itu diajukan oleh 18 mahasiswa.

“Baru sidang pendahuluan, agendanya mendengarkan permohonan pemohon dan hakim memberikan nasehat atas permohonan pemohon,” kata Fajar saat dikonfirmasi.

Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengatakan sebanyak 18 orang pemohon tidak semua mendatangi gedung MK. Mereka yang berada di luar daerah akan mengikutinya dengan video conference.

“Penggugat yang berada di luar daerah akan mengikuti sidang dengan melalui video conference,” ucap Zico.

Meskipun yang resmi menggugat hanya 18 orang, lanjut Zico, akan tetapi hingga saat ini sudah ada sekitar 100 orang yang menyatakan ingin ikut menggugat.

“Untuk saat ini 18 orang (penggugat), tapi yang menyatakan ke saya mau ikut di perbaikan permohonan audah ada sekitar 100 orang. Hanya saja surat kuasa mereka belum saya terima,” tukasnya.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menyatakan, disahkannya revisi UU KPK dinilai sebagai produk cacat hukum. Sehingga elemen masyarakat sipil akan berbondong-bondong melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“(Karena dinilai produk cacat hukum), diyakini akan banjir JR di MK. Ketika itu benar-benar terjadi maka harusnya pemerintah dan DPR malu karena legislatif menciptakan aturan yang buruk,” kata Kurnia saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (17/9).

Kurnia juga menyampaikan, narasi yang dibangun DPR dan Pemerintah yang menyebut revisi UU KPK sebagai upaya penguatan KPK telah terbantahkan. Karena poin-poin revisi menyebutkan bukan sebagai penguatan, namun upaya melemahkan kinerja KPK.

“Karena sangat mudah publik menangkap, ini melemahkan KPK untuk melakukan JR di MK,” tegas Kurnia.

Kurnia menilai, pengesahan UU 30/2002 tersebut pun cacat formil. Selain tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2019, rapat Paripurna di DPR pun tak memenuhi kuorum.

“Ketika Paripurna juga tadi dihadiri 80 – 100 orang saja, yang mana tidak mencapai kuorum. Selain itu substansinya hampir keseluruhan sangat mudah untuk didebat yang mungkin dapat dikatakan bermasalah, karena akan melemahkan KPK dan memeperlambat penegakan hukum korupsi yang dilakukan oleh KPK,” tukas Kurnia.

Untuk diketahui, DPR bersama Pemerintah pada Selasa (17/9) telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK dalam Rapat Paripurna. Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

(jwp)