Wiranto Membaik, Warimpres Dorong Penguatan Intelijen

Wiranto Diserang di Pandeglang

RADARCIANJUR.com – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) TNI Tedjo Edhy Purdijatno menduga ada keteledoran yang mengakibatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjadi korban penusukan, di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10),

Tedjo yang juga mantan Menko Polhukam mengungkapkan analisisnya setelah menjenguk Wiranto di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

“Sebetulnya prosedur atau protap pengamanan sudah ada. Hanya ini mungkin ada sedikit keteledoran, terlalu dekat ya orang-orang dengan beliau,” ujar Tedjo.

Karena itu, Tedjo mengharapkan pengamanan terhadap para pejabat tinggi bisa ditingkatkan. Namun, mantan politikus Partai NasDem itu enggan berspekulasi soal skenario penusukan terhadap Wiranto.

“Saya tidak tahu itu, jangan terlalu jauh melebar ke sana, hanya kejadiannya begitu cepat. Beliau turun dari mobil, polisi maju, ini (pelaku) merangsek langsung,” tuturnya.

Selain itu, Tedjo juga menjelaskan kondisi terkini Wiranto. Mantan tentara kelahiran Magelang, 20 September 1952 itu mengaku memperoleh penjelasan langsung dari dokter RSPAD.

“Ada dua bekas jahitan di situ (perut), ini dari dokter ya, dan sudah dikeluarkan pendarahan di dalamnya. Tinggal menunggu kondisi pulih kembali,” kata Tedjo.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, bahwa adanya permasalahan tersebut tidak boleh membuat para pejabat lain menurunkan intensitas bertemu rakyat.

“Pesan saya, hal ini tidak boleh menyurutkan para menteri atau pejabat lainnya tidak berbuat atau berdekatan dengan rakyat, tetapi lebih berdekatanlah dengan rakyat agar tetap dicintai rakyat,” ujar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10) kemarin.

Menurut dia, kalau ada peristiwa seperti yang dialami Wiranto, maka harus menjadi antisipasi serius pihak keamanan. Di sisi lain, peristiwa itu tidak boleh membuat pejabat lain mengurangi aktivitas bertemu masyarakat.

“Jadi, pejabat harus tetap berdekatan dengan rakyat. Soal urusan keamanan, serahkan kepada pihak keamanan,” ungkap mantan Ketua DPR itu.

Bambang menyatakan sudah menjadi tugas aparat keamanan membongkar apakah aksi pelaku penusukan Wiranto itu tindakan pribadi atau terkait dengan suatu kelompok tertentu. “Jadi ini memang menjadi tugas aparat hukum untuk membongkarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengunjungi Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto, di Jakarta Pusat pada Jumat (11/10) kemarin, untuk membesuk Menko Polhukam Wiranto yang jadi korban penusukan di Pandeglang, Banten.

Jokowi bertolak dari Istana Merdeka, setelah menerima perwakilan siswa SD asal Papua. Dalam perjalanan ke RSPAD, suami Iriana itu didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Jokowi tiba di Paviliun Kartika sekitar Pukul 11.15 WIB dan langsung menuju ruangam tempat mantan Panglima ABRI era Orde Baru itu dirawat.

“Barusan saya membesuk Menko Polhukam Bapak Wiranto. Alhamdulillah kondisinya sudah stabil, semakin baik,” ucap Jokowi usai membesuk Wiranto.

Selain Jokowi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Warimpres) Agum Gumelar pun menjenguk Menteri Menko Polhukam Wiranto yang tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, penusukan terhadap Wiranto menjadi bukti tentang pentingnya menguatkan intelijen negara untuk mencegah teror.

“Kuncinya terletak pada sejauh mana kita mampu memberdayakan intelijen kita. Jadi (info) intelijen yang kami dapat itu sudah bisa dijadikan dasar untuk mengambil langkah tegas mencegah teror itu terjadi, saya rasa ini peringatan bagi kita semua,” kata Agum usai menjenguk Wiranto di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto.

Apakah penusukan terhadap Wiranto berarti Badan Intelijen Negara (BIN) kecolongan? Agum menepis anggapan itu.

“Bukan begitu (kecolongan), tetapi kami harus bekerja lebih keras menghadapi ancaman seperti ini, kuncinya intelijen. Intelijen bisa menjadi dasar bagi kita untuk mencegah teror itu terjadi,” tutur Agum.

Menko Polhukam di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menegaskan, pejabat negara ibarat bekerja di tempat terang, sedangkan terorisme berada di ruang gelap. Karena itu, kata Agum, intelijen harus mengantisipasi serangan teror.

“Mereka tahu kami, kami tak tahu mereka. Teror itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, terhadap siapa saja,” kata Agum.

(jpnn)