Seleksi Terbuka Sekda Jabar Dimulai

RADARCIANJUR.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) resmi memulai seleksi terbuka untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Kamis (7/11). Seleksi terbuka tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan Sekda yang tengah diisi oleh posisi penjabat (Pj).

Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar menyatakan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah mengeluarkan rekomendasi seleksi terbuka tersebut. Karena Sekda merupakan jabatan strategis, dia memastikan seleksi terbuka dilakukan sesuai regulasi dan menjunjung tinggi keterbukaan informasi.

“Pengisian jabatan Sekretaris Daerah menjadi penting karena roda pemerintahan dan pembangunan harus berjalan. Jabatan Sekda sangat strategis, maka jabatan itu harus segera diisi oleh pejabat yang kompeten,” kata Yerry di Kantor BKD Jabar, Kota Bandung.

Selain sebagai Kepala Perangkat Daerah, Sekda juga menjadi Kepala Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), Ketua TKPRD, Ketua Tim Penilaian Kinerja, dan menjadi pejabat yang berwenang dengan kepegawaian. Seleksi terbuka jabatan ini dimulai dengan proses pendaftaran yang diselenggarakan mulai 7 sampai 21 November 2019. Kemudian, pada 22 November 2019, akan dilakukan seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, serta pengumuman seleksi administrasi.

Setelah itu, proses seleksi terbuka akan memasuki tahap assessment kompetensi dan potensi yang akan dilaksanakan pada 25-26 November 2019. Tahap selanjutnya adalah penulisan makalah. Terakhir, pada 3 Desember 2019, tim panitia seleksi akan mengumumkan hasil assessment kompetensi serta potensi.

“Kemudian ada seleksi kesehatan dan MMPI pada 5 Desember dan wawancara pansel pada 9-10 Desember. Setelah wawancara, pansel akan mengumumkan tiga kandidat yang disampaikan kepada Gubernur Jabar untuk disampaikan ke Presiden RI,” jelas Yerry. BKD Jabar saat ini telah menetapkan sebanyak tujuh orang yang masuk ke dalam tim panitia seleksi (pansel).

Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Yerry mengatakan, pansel yang telah terbentuk terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, serta empat akademisi dengan latar belakang berbeda.

“Sesuai aturan, pansel dari internal atau birokrasi itu 45 persen. Tapi, karena tidak ada pejabat Eselon I-B yang selevel dengan jabatan yang diisi, pansel dari birokrasi berasal dari tiga kementerian,” jelasnya. Dia menegaskan, pejabat dari instansi maupun daerah lain dapat ikut serta dalam seleksi terbuka ini. Seluruh informasi mengenai pendaftaran, ketentuan, prasyarat dan tahapan seleksi dapat diakses di www.seleksiterbuka.jabarprov.go.id atau www.bkd.jabarprov.go.id.

“Selama proses berjalan kita membuka website khusus untuk publik bisa melihat, mendaftar, dan mengawasi, hasil tahapan dari seleksi terbuka itu. Kami juga akan melaporkan hasil seleksi terbuka per tahapan di sejumlah media massa maupun media sosial,” jelas Yerry.

(ayo)