Pilkades Cianjur 2020 Bakal Penuh Politik Uang

Pilkades

RADARCIANJUR.com – Pelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 mendatang, diyakini bakal dipenuhi dengan praktik money politics atau politik uang. Besar kemungkinan, untuk mendapatkan suara, para calon kades tak segan-segan untuk membagi-bagikan uang atau bingkisan kepada warga.

Kendati demikian, pelanggaran tersebut sulit untuk dibuktikan. Pasalnya, kondisi yang sama juga kerap terjadi pada setiap gelaran pesta demokrasi seperti pilkada atau pemilu.

Hal itu diakui Kepala Bidang Tata Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Asep Suhendra.

“Kan pilkades-nya belum (dilaksanakan). Jadi belum tahu desa mana yang ada praktik politik uang,” tuturnya, Rabu (13/11).

Hanya saja, Asep enggan menyebut desa mana saja yang kemungkinan rawan terjadi praktik politik uang. Ia beralasan, hal itu akan menjadi aib.

“Kalau pilkades sebelumnya memang kami banyak menerima laporan adanya politik uang, tapi tidak akan saya sebutkan desa mana saja itu. Takut aib,” katanya.

Kemungkinan jenis pelanggaran lain yang bisa saja terjadi dalam pilkades mendatang adalah penggiringan aparatur desa yang dilakukan oleh calon kades petahan.

“Di pilkades sebelumnya pelanggaran seperti itu juga memang ada,” bebernya.

Asep menjelaskan, meski kades pemenang memenangkan kontestasi dengan cara curang, pihaknya dan panitia pilkades tak bisa serta-merta menggugurkan kades tersebut.

Ia menyatakan, keputusan pengguguran itu merupakan kewenangan pengadilan yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran pilkades.

“Kami tidak punya hak untuk memutuskan, hanya nanti putusan pengadilan yang menentukan apakan kades tersebut digugurkan atau tidak,” jelas dia.

Akan tetapi, ia memastikan, bagi calon kades yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu bisa dijerat dengan hukum. Pun demikian dengan panitia pilkades yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Bisa juga mereka dijerat hukum pidana,” ujar Asep.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggran dalam pelaksakaan pilkades mendatang, jajaran pengawas yang telah dibentuk oleh pemerintah kecamatan akan diberikan bimbingan cara mendeteksi adanya indikasi pelanggaran dimaksud.

“Dengan begitu tim pengawas pilkades dapat lebih peka mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran,” pungkasnya.(dil)