Data Kemensos RI, 128.511 Warga Cianjur Miskin

Kondisi rumah Badranudin di Kampung Maleber, RT 03 RW 12, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet terlihat sudah usang.

RADARCIANJUR.com – Dari data terakhir Kementerian Sosial RI (Kemensos RI, sebanyak 128.511 warga Kabupaten Cianjur hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian diantaranya, dinyatakan dinyatakan graduasi (tingkat kesejahteraan meningkat, red).

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI, M O Royani menuturkan, jumlah KPM PKH di Kabupaten Cianjur sampai saat ini relatif cukup banyak. Sehingga, angka kemiskinan relatif masih di atas rata-rata angka kemiskinan secara nasional.

“Tapi saya yakin Pemkab Cianjur juga terus berupaya menekan angka kemiskinan. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur,” jelas Royani saat menghadiri Semarak 12 Tahun PKH di Pendopo Cianjur, Selasa (19/11).

Pemerintah mengalokasikan anggaran PKH tahun ini sebesar Rp34,4 triliun. PKH merupakan salah satu program pemerintah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sejak 2007 lalu.

“Tujuan digulirkannya PKH ini untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM. Artinya, setiap KPM yang masih memiliki anak usia sekolah, lansia, disabilitas, dan lainnya, dibantu melalui PKH,” ungkapnya.

Karena itu, pada program PLH dikenal istilah graduasi yang mendapatkan modal usaha sebesar Rp3 juta guna mendorong masyarakat memiliki sumber pemasukan.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, PKH merupakan program bagus untuk membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan msyarakat. PKH sinergis dengan upaya Pemkab Cianjur mengentaskan masyarakat dari jerat kemiskinan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial yang intensif menyalurkan berbagai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Mudah-mudahan dengan berbagai bantuan ini, IPM (indeks pembangunan manusia) Kabupaten Cianjur jadi meningkat,” kata Herman

Herman menyebut, hampir 12 tahun digulirkannya PKH, banyak masyarakat Cianjur yang dinyatakan graduasi. Kondisi tersebut tak bisa dilepaskan juga dari peran pendamping yang intensif mengawal program tersebut agar tepat sasaran dan tepat guna.

“Graduasi ini masyarakat yang tingkat kesejahteraannya meningkat setelah mendapatkan PKH. Bagi yang sudah graduasi, diberikan modal usaha Rp3 juta per KPM,” ujarnya.

Pihaknya berharap, bantuan modal usaha tersebut bisa digunakan sebaiknya untuk bisa menambah pemasukan PKM. “Sehingga kesejahteraan masyarakat yang asalnya di bawah garis kemiskinan, bisa meningkat,” pungkasnya.(dil)