Partai Golkar Serius Tegakkan Kode Etik

Budhy Setiawan

RADARCIANJUR.com – 06/12/2019 – Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada 3 – 5 Desember 2019 telah memilih Ketua Umum periode 2019 – 2024, Airlangga Hartarto secara aklamasi melalui musyawarah mufakat dan menetapkan struktur Dewan baru, yakni Dewan Etik yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.

“Ditetapkannya Dewan Etik dalam konstitusi adalah wujud modernisasi Partai sesuai amanah Paradigma Baru Partai Golkar,” ujar Budhy Setiawan, Steering Committee Munas X Partai GOLKAR.

Sesuai AD/ART yang disahkan di Munas X Partai Golkar 2019, Dewan Etik yang sebelumnya bernama Majelis Etik bertugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait integritas, etika, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan rekam jejak segenap kader Partai yang akan diberikan jabatan strategis di lingkungan internal dan jabatan publik di eksternal partai Golkar.

Budhy yang juga anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kehadiran Dewan Etik di tubuh Partai Golkar sejalan dengan tujuan khusus partai politik yang tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, semangat pembaharuan yang terkandung dalam Paradigma Baru Partai Golkar mengarahkan agar perubahan struktur dan kelembagaan Partai Golkar berorientasi kepada pemenuhan harapan rakyat.

“Partai Golkar harus sensitif terhadap hal-hal yang bisa menciderai harapan masyarakat, maka dari itu upaya untuk menciptakan perubahan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah lembaga khusus yang menangani proses internalisasi nilai-nilai etik dan moral,” imbuh Budhy.

Selain Dewan Etik, dalam AD/ART hasil Munas X Partai Golkar juga menetapkan adanya Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar. Menurut Airlangga, kelima dewan tersebut untuk menguatkan internal di dalam Partai GOLKAR dan membantu dirinya selaku formatur dalam memberikan masukan berupa informasi kebijakan bagi penyusunan kepengurusan Partai Golkar untuk periode 2019 – 2024. (*)