Rawan Pelanggaran, Bawaslu Jabar Pelototi Pilkada Cianjur

PERLU SINERGITAS: Bawaslu Jawa Barat menggandeng sejumlah kampus di Cianjur untuk bersama-sama mengawal proses Pilkada 2020 mendatang. Foto Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Kabupaten Cianjur menjadi salah satu sorotan tajam Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Cianjur masuk ke dalam salah satu wilayah rawan pelanggaran Pemilu bersama dengan dua wilayah lainnya, Cirebon dan Bekasi. Pasalnya para kepala daerah hasil Pilkada di tiga kabupaten/kota ini jadi buruan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Maka untuk menghasilkan Pilkada yang baik dan terpilihnya kepala daerah yang bersih jadi terget Bawaslu Jabar. Untuk itu, salah satu caranya dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam pengawasan partisipatif Pilkada serentak 2020.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan, peran kalangan Kampus menjadi bagian penting dalam mengawal Pemilu. “Kontribusi kalangan kampus sangat penting bagi kita, dalam turut menata maupun menjaga kualitas proses Pemilu kita ke depan,” katanya saat menghadiri sosialisasi penegakan hukum pemilu di Unsur, Kamis (5/12).

Ia menambahkan, proses dan persoalan pemilu bukan hanya tanggungjawab Bawaslu dan sebagai institusi. Bawaslu melakukan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum dan peradilan khusus administrasi di KPU yang dulu MK sekarang oleh Bawaslu.

“Ini bukan ringan, pelaksanaan pemilihan di satu waktu dan jam yang sama, tapi alhamdulillah pengawasan bisa oleh Bawaslu, peta pemilih Jabar terbesar di Indonesia, DPT di Jabar sebanyak 33 juta dan memilih 91 kursi anggota legislatif nasional dari dapil Jabar,” ungkapnya.

Menurutnya, Bawaslu memiliki empat mandat dan upaya melakukan pencegahan dan penegakan Pemilu dan terbangun di elektoral di Indonesia.

“Catatan kami ada pelaporan 942 perkara dugaan pelanggaran Pemilu, diantaranya ada beberapa pelanggaran administrasi Pemilu, APK, ada 16 kasus politik uang, ada 12 kasus di provinsi, dan 12 kasus di kota, ada juga kasus tidak tertib pada aturan prosedur Pemilu. Maka Bawaslu kewenanganya dalam penegakan Pemilu, proses di MK ada 34 permohonan dan hanya 1 dikabulkan yaitu di Bekasi, selebihnya telah selesai di Bawaslu.

Pihaknya menyadari, ada catatan perbaikan, soal penegakan hukum dan keadilan Pemilu yang harus dilakukan. Sinergi bersama dinilai sudah seiring dengan arah road map Bawaslu. Pemilu jujur, adil dan berintegritas, harus jelas kewenangan dan tugas fungsi isu penegakan hukum Pemilu.

Tujuannya, agar proses Pemilu terkawal dan outputnya bisa diselesaikan bersama. Ia berharap, hasilnya mampu memunculkan pemimpin yang berkualitas agar hak-hak pelayanan publik terlayani dan tidak ada anak yang tidak bisa sekolah. “Bisa melahirkan pemimpin yang bisa menjamin hak warga negaranya, di Cianjur tahun 2020 ada moment Pilkada, maka konsolidasi masyarakat sipil sangat diperlukan, untuk Pemilu berintegrasi dan menghasilkan pemimpin yang baik,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2020 nanti ada tujuh kabupaten dan satu kota di Jawa Barat yang akan melaksakan Pilkada seretak, satu di antaranya adalah Kabupaten Cianjur. “Ini jadi tantangan bagi Bawaslu, satu sisi Bawaslu melakukan penguatan fungsi di internal, sisi lain melakukan tugas fungsi pengawasan seluruh tahapan dan upaya-upaya pencegahan dalam persiapan Pilkada serentak,” kata Abdullah.

Menurutnya saat ini Bawaslu telah menggandeng delapan kampus, karena yang mejadi prioritas kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak. “Ini menjadi bagian untuk memperkuat sinergi Bawaslu dan institusi akademik, dengan harapan dapat ikut mengawal proses Pilkada yang ada di masing-masing daerah,”katanya.

Menurutnya dukungan kampus menjadi peran penting bagi Bawaslu, seperti halnya kampus bisa turut serta memberi pencerahan pada pemilih, dan kampus juga menjadi king maker di daerah dalam membangun opini publik. “Kampus adalah mitra strategis bawaslu dalam membangun satu iklim demokrasi,” ujarnya

Ia mengatakan peran istitusi akademik, tri darma perguruan tinggi bisa memainkan fungsinya dalam memberi edukasi ke publik, dan pendidikan politik bagi masyarakat. “Di Pilkada saya kira sudah kita ingatkan bagaimana proses ini berjalan fair, utamanya soal isu-isu netralitas ASN, jangan menjadikan program-program pemerintah menjadi modal kampanye politik, kita bersama-sama berupaya membangun politik bersih,” pungkasnya.(dil)