Kerap Digunakan Sebagai Modal Politik, Petahana Dilarang Pakai APBD

RADARCIANJUR.com – Kabupaten Cianjur benar-benar menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Selain mengawasi netralitas ASN, Bawaslu juga memberikan ultimatum bagi calon petahana agar tak memanfaatkan APBD sebagai modal potik.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan, ASN wajib netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintahan. Sedangkan rivers daerah, seperti kebijakan daerah APBD tidak boleh dipakai untuk berkontestasi.

Elite politik, khususnya calon kepala daerah petahana, diminta untuk tidak menggunakan APBD sebagai modal politik. “Di pilkada itu potensi elite lokal menggunakan sumber daya daerah sebagai modal politik kuat sekali, karena itu kami imbau petahana yang maju lagi tidak menggunakan dana APBD sebagai modal politik. Kami yakin dan percaya teman-teman punya niat untuk menjaga tidak mengambil pilihan untuk melakukan atau membiarkan kontestan yang akan berkontestasi,” ujarnya saat menghadiri sosialisasi produk hukum pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 mendatang, di Palace Hotel, Kamis (5/12) sore.

Abdullah mengatakan, beberapa tempat juga rentan politisasi dipakai untuk kemenangan salah satu calon. Tetapi pihaknya berharap, semoga tidak terjadi di Pilkada nanti, karena yang dibangun dalam proses pemilu prinsip kontestasi yang termasuk larangan menggunakan fasilitas negara. “Larangan menggunakan dana kampanye yang bersumber dari APBN, APBD bahkan BUMN dan BUMD, dilarang dalam melakukan pemilihan nanti,” tegasnya.

Kemampuan untuk menciptakan satu kompetisi yang jujur, dan dalam proses pemilihan kepala daerah, menurut Abdullah, yakin kalau proses Pemilihan umum terkawal dengan baik. Maka Bawaslu yakin pemimpin yang dipilih akan lahir dari pemimpin yang baik dan berpotensi.
“Bagaimana menciptakan konteks kebiasaan bagi publik Cianjur saya kira ini bisa bersatu dan menjadi komitmen. Kita bersama rakyat awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan Pemilu,” paparnya.

Selain itu, Abdullah menjelaskan, DPT di Jawa Barat itu mencapai 33,41 juta. Pemilih di Jawa Barat ini terbesar dibanding provinsi yang lain. Di Kabupaten Cianjur sendiri mencapai sekitar 1,6 juta pemilih. “Jadi dari beberapa provinsi di luar Jawa ada DPT-nya yang di bawah setengah juta. Sedangkan jumlah Kecamatan di Cianjur ada 32 dan jumlah TPS sekitar 4.173,” tukasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Jawari mengatakan, kegiatan sosialisasi itu bertujuan mengajak semua elemen dan stakeholder untuk ikut mengawasi dan mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil bupati yang akan dilaksankan pada tahun 2020 di Kabupaten Cianjur.
“Kami tentunya akan melakukan proses pada semua tahapan dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan Bawaslu yang sudah digunakan,” terang Usep kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, ada banyak perbawaslu yang akan digunakan sebagai bentuk pengawasan berbeda dengan perbawaslu yang kemarin sempat digunakan pada saat pengawasan pemilihan umum, dari mulai perbawaslu pengawasan dan perbawaslu pelanggaran. “Itu merupakan perbawaslu yang berbeda dengan pada saat pengawasan Pemilu. Jadi kalau nanti itu ada Perbawaslu secara khusus yang berbeda dengan pengawasan kemarin pada pemilu 2019,” paparnya.

Tentunya pada kegiatan ini, menurut Usep, merupakan sebuah langkah awal dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, bagaimana semua memiliki persepsi yang sama terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu beserta semua elemen.

Sementara itu, di Pilkada serentak 2020, syarat dukungan untuk calon perseorangan dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terakhir, hal itu berbeda dengan Pilkada sebelumnya dimana syarat dukungan untuk calon perseorangan dihitung dari jumlah jumlah penduduk.

Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, mengatakan, untuk tahapan calon perseorangan sama dengan tahapan calon dari partai politik. “Untuk tahapan calon independen atau perseorangan tak langsung pendaftaran tapi melalui mekanisme sama dengan calon dari partai yakni penyerahan berkas dahulu pasangan calon,” ujar Hilman, (6/12) .

Ia mengatakan, KPU Cianjur sudah mengumumkan persyaratan untuk calon perseorangan mulai 3 Desember 2019. “Kami sudah mengumumkan mengenai minimal dukungan publik dan sebadan kecamatan lalu dokumen apa saja yang harus diserahkan kepada KPU,” kata Hilman.

Menurutnya, waktu pengumuman akan dilakukan selama 14 hari. Setelah pengumuman tahapan selanjutnya adalah penyerahan berkas pada 19-23 Februari 2020. Ia mengatakan dukungan minimal 108.453 merupakan hasil penghitungan 6,5 persen dari jumlah DPT terakhir. “Bisa jadi ini lebih ringan untuk calon perseorangan karena sebelumnya dihitung dari jumlah penduduk,” katanya.

Ia mengimbau kepada calon perseorangan untuk segera mengumpulkan dukungan B1 KWK. “Jangan lupa sekarang harus ditempeli fotokopi elektronik atau surat keterangan,” pungkasnya. (dan/dil)