38 Balon Kades Gugur, Kenapa Ya?

RADARCIANJUR.com – Persyaratan kelengkapan dokumen bakal calon (balon) kepala desa (kades) yang akan mengikuti tes akademik di Universitas Suryakancana (Unsur) resmi ditutup pada Rabu (15/1). Hingga kemarin, 38 balon kades gugur tanpa sebab yang jelas dan kini hanya menyisakan 507 balon kades.

Kabid Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Asep Suhendra mengatakan, bergugurannya kandidat Pilkades 2020 tersebut bisa disebabkan berbagai faktor dari mulai kesehatan, usia dan kurangnya kesiapan sehingga menjadikan balon kades pesimis.

”Kalau alasan pastinya saya kurang tau, namun bisa saja disebabkan beberapa faktor dari mulai kesiapan yang kurang matang atau pesimis dan ada juga karena kesehatan,” ujarnya.

Lanjutnya, mundurnya balon kades tersebut bukan dikarenakan ketidaklengkapan dokumen atau persyaratan yang diberikan kepada pihak panitia. Pasalnya, jika dikarenakan hal tersebut. Status para kandidat bukan bakal calon.

Selain itu, untuk kelengkapan dokumen tersebut sudah selesai pada tanggal 15 Januari 2020 kemarin. ”Bukan karena tidak lengkap dokumen. Kalau dokumen kurang lengkap atau tidak terverifikasi kan tidak jadi bakal calon,” ungkapnya.

Sementara itu, menjelang tes akademik balon kades yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum (FH) Unsur Cianjur akan mempengaruhi tingkat wawasan para balon kades. Pasalnya, wawasan luas sebagai pemimpin desa sangat diperlukan terlebih untuk memajukan desa. Sehingga tes akademik tersebut sangat berpengaruh.

Seperti yang diungkapkan oleh Pengamat Pendidikan Unsur Cianjur, Munawar. Ia mengatakan, wawasan yang luas sangat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, tingkatan pendidikan yang berbeda jauh akan menyulitkan saat pelaksanaan tes.

”Jelas berpengaruh, karena sebagai pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas juga. Sehingga nantinya menjadi contoh untuk masyarakat. Jenjang pendidikan pun jadi acuan, jadi pada saat menjawab soal pun tidak ngawur,” terang Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsur ini.

Selain itu, menjawab soal pun harus ada dasar hukumnya tidak bisa asal-asalan. Seperti soal mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjutnya, soal yang diberikan pun tidak dibedakan. Baik jenjang pendidikan SMP maupun Sarjana. ”Jika soal dibedakan, malah akan menimbulkan diskriminatif. Jadi harus sama semua, meskipun strata pendidikannya berbeda,” ungkapnya.

Berpengaruhnya tes tersebut nantinya akan menjadikan balon kades sebagai pemimpin yang mempuni. Tentunya hal tersebut dapat mendorong indeks pembangunan manusia (IPM). Di lain sisi, balon kades pun bagaikan seorang model ataupun public figur yang nantinya bisa saja ditiru oleh masyarakatnya. Sehingga jenjang pendidikan tinggi diperlukan yang dipadu dengan wawasan yang cukup luas.

”Karena pemimpin itu adalah model yang ditiru oleh rakyatnya, sehingga harus komplit. Ya kalau bisa, maaf, pendidikannya harus tinggi juga. Sehingga nantinya ketika memimpin ada motivasi bagi warganya untuk menempuh jenjang pendidikan ke universitas,” jelas Dekan FKIP Unsur ini.

Namun, menurutnya, pendidikan yang tinggi pun harus ditunjang dengan tingkahlaku serta sifat yang dekat dengan rakyat. Tingkat pendidikan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sifat yang disukai oleh masyarakat. ”Ya jenjang pendidikan juga tidak menjamin akan disukai rakyat, tapi kalau komplit kan lebih bagus lagi. Sudah pendidikannya tinggi, sifatnya juga baik. Kan itu suatu modal yang bagus untuk seorang pemimpin,” ungkapnya.

(kim)