ATR/BPN Cianjur Digruduk Massa

SAMPAIKAN ASPIRASI: Massa berkumpul di depan kantor ATR/BPN dan menilai kinerja ATR/BPN buruk. Foto: Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Puluhan masa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Cianjur, (4/2). Pada aksinya, mereka menuntut kinerja BPN yang dianggap buruk dan tidak sesuai.

Dengan membawa poster bertuliskan nonjobkan kepala ATR BPN Cianjur, masa aksi datang ke depan kantor ATR/BPN pukul 11.30 WIB.
Koordinator aksi Yana Suryana mengatakan, hasil dari audiensi yang dilakukan dengan pihak ATR BPN, ada beberapa poin yang diutarakan oleh massa. “Ada penyelesaian dari piin-poin yang kami utarakan seperti masalah sengketa tanah di Cipanas yang sudah pindah menjadi SPBE. Penyelasaiannya adalah pembentukan tim terpadu,” katanya.

Yana mengatakan mempermasalahkan proses pembuatan sertifikat yang selalu terlambat tidak sesuai aturan. “Kalau kita mempelajari peraturan kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 untuk sertifikat atas nama pribadi itu hanya memerlukan 38 hari. Paling lama sertifikat untuk badan hukum yang lahannya lebih dari 2000 hektar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Anthony Tarigan mengatakan, kantor pertahanan mengalami kebakaran pada 2009, sehingga seluruh dokumen tanah yang ada ludes terbakar. “Kami dalam tahap pemulihan data baru kengawali lagi arsip sertifikat yang ada bagi masyarakat yang mengajukan permohonan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, massa aksi mempermasalahkan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang telah diterbitkan. Menurut massa aksi, Pertek itu tidak sesuai. “Karena ada klaim masyarakarat yang memiliki tanah itu dan belum pernah dialihkan,” ujar Anthony.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima tugas dari Kanwil BPN Jawa Barat untuk melakukan penelitian dan pengkajian data fisik dan yuridis. “Terhadap penerbitan sertifikatnya HGB (Hak Guna Bangunan) tahun 1983 dan juga atas klaim masyarakat tersebut,” katanya.

Lanjut Anthony, dalam proses tanah yang dikenal dengan SPBU Cipanas pernah mengalami pembatalan. “Hak itu pernah dibatalkan tahun 1990 dengan kebutusan dari BPN pusat. Lalu, pada tahun 1999, terbit SK yang membatalkan pembatalan tersebut. Permasalahan ini pun naik ke PTUN dan dinyatakan keputusan 1999 itu sah,” pungkasnya (dil)