Mantan Kades Munjul Tersangka Korupsi

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur menetapkan mantan Kades Munjul, Kecamatan Cilaku, JA sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana desa (DD) anggaran 2017-2018 dengan kerugian negara mencapai Rp700 juta.

Penetapan tersangka mantan kades tersebut setelah menjalani pemeriksaan terakhir oleh satgas saber pungli selama dua jam di kantor Inspektorat, (12/2). Saat dilakukan pemeriksaan, beberapa petugas sesekali terlihat keluar masuk ruangan. Kejari bersama penyidik khusus tampak berada di aula sekretariat saber pungli.

Kepala Kejari Cianjur, Yudhi Syufriadi mengatakan, tersangka tersandung kasus penyalahgunaan dana desa anggaran 2017-2018 dengan besarnya kerugian negara Rp700 juta. “Modusnya, pekerjaan tak selesai dianggap selesai. Proyek lapor ada tapi proyek sebenarnya tak ada dan tak ada kelengkapan,” ujarnya.

Kasi Pidsus Kejari Cianjur, Tjut Zelvira menambahkan, tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999. “Kami menunggu hasil pemriksaan nanti langsung pelimpahan ke pengadilan,” katanya.

Penetapan status tersangka mantan kades Munjul mendapatkan sorotan dari Pakar Hukum Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi. Menurutnya, penggelapan anggaran desa tersebut bisa berbagai faktor. Dari mulai sumberdaya manusia dan juga regulasi yang masih terdapat area abu-abu atau grey area, yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Jalur regulasi tersebut yang membuat pemerintah daerah cukup tau diri dikarenakan memiliki keterbatasan. Pasalnya, pada regulasinya, kades bersinggungan langsung dengan Kementrian Desa (Kemendes). Sementara pemda, itu mengarah kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Desa itu beda dengan pemda. Kalau desa, pimpinannya Menteri Desa. Sementara pemda, itu Mendagri. Dari sisi regulasi pun berbeda. Ini lah yang menjadi masalah, karena ada grey area atau wilayah abu-abu yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Lanjutnya, kerancuan regulasi tersebut seharusnya disadari oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendes. Sehingga permasalahan penyalahgunaan oleh kades pun harus diperbaiki dari segi regulasi.

Selain itu, kades yang memiliki resorsis yang cukup besar yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tidak hanya diawasi oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Namun, masyarakat harus turut memantau serta mengawasi.

“Salah satu varian penting untuk menyelesaikan permasalahan di desa ini adalah proses perekrutan. Sehingga kepala desa mempunyai kopeten dalam mengatur anggaran yang besar tersebut,” terang Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsur ini.

Menurutnya, momentum kemarin dapat dijadikan pembelajaran jelang pemilihan kepala desa (Pilkades). Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi dengan memanfaatkan grey area. Sehingga, dengan dilakukan tahapan seleksi beberapa waktu lalu, bisa menghadirkan kades yang betul-betul membuat desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan negara.

“Yang terpenting bagi calon yang berkontestasi, maka momentum ini harus jadi pembelajaran. Artinya, kedepannya tidak terjadi lagi dengan memanfaatkan grey area. Yang harus dilakukan adalah membuat desa ini menjadi garda terdepan untuk pembangunan negara ini,” tuturnya.
(dil/kim)