Ada Wisata Seks ‘Halal’ di Puncak

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – ‎Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus praktek wisata seks ‘halal’ di wilayah Puncak, Bogor.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo mengungkap tarif wisata seks ‘halal’ tersebut mulai dari kawin kontrak hingga short time.

Untuk booking out short time dengan waktu 1-3 jam tarifnya Rp500 hingga Rp600 ribu. Sementara untuk satu malam Rp1-2 juta. “Keuntungan yang diperoleh kedua muncikari 40 persen dari harga short time dan kawin kontrak. Kalau korban mendapat Rp1 juta, muncikari mendapat 40 persennya sekitar Rp400 ribu. Sisanya untuk korban,” tuturnya.

Atau booking out secara kawin kontrak dengan harga Rp5 juta untuk jangka waktu 3 hari dan Rp 10 juta untuk jangka waktu 7 hari. Bareskrim Polri mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPO) bermodus wisata seks halal di Puncak, Bogor, Jawa Barat. ‎Kasus bermula dari beredarnya video di youtube dengan Bahasa Inggris ‎yang menawarkan adanya wisata seks halal di Puncak, Bogor.

Akhirnya dilakukan penyelidikan dan ditangkap lima tersangka, yakni NN (penyedia perempuan), OK (penyedia perempuan), HS (penyedia laki-laki, Warga Negara Arab), DO (yang membawa korban untuk di booking) dan AA (pemesan dan yang membayar perempuan untuk di booking).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo menuturkan modus yang dilakukan yakni melalui booking out kawin kontrak dan short time. “‎Jadi para korban dipertemukan dengan pengguna yang merupakan WN Arab yang ingin melakukan kawin kontrak ataupun booking out short time di villa daerah puncak dan di apartemen di kawasan Jakarta Selatan,” ucap jenderal bintang satu itu.

Dari kelima tersangka Polisi barang bukti berupa enam ponsel, uang tunai Rp900 ribu, print out pemesanan villa dan apartemen, invoice, parpor hingga dua buah boarding pass. “Tersangka NN dan OK ini muncikari atau penyedia perempuan‎. Tersangka HS penyedia WN Arab. Korban dibawa oleh NN dan OK ke HS menuju villa menggunakan mobil yang dikendarai oleh DO,” tambah Ferdi Sambo.

Atas perbuatannya kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang‎ (TPPO) dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara.

Bareskrim Polri mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus praktek wisata seks halal di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan kasus bermula dari beredarnya video di youtube dengan Bahasa Inggris ‎yang menawarkan adanya wisata seks halal di Puncak, Bogor. “Video ini beredar ke internasional bahkan ada testimoninya dari para korban dan pelaku‎. Akhirnya dilakukan penyelidikan dan ditangkap lima tersangka, yakni NN (penyedia perempuan), OK (penyedia perempuan), HS (penyedia laki-laki, Warga Negara Arab), DO (yang membawa korban untuk di booking) dan AA (pemesan dan yang membayar perempuan untuk di booking),” tutur Argo, Jumat (14/2) di Bareskrim Mabes Polri.

Lebih lanjut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo menuturkan modus yang dilakukan yakni melalui booking out kawin kontrak dan short time. “‎Jadi para korban dipertemukan dengan pengguna yang merupakan WN Arab yang ingin melakukan kawin kontrak ataupun booking out short time di villa daerah puncak dan di apartemen di kawasan Jakarta Selatan,” ucap jenderal bintang satu itu.

Dari kelima tersangka, lanjut Ferdi Sambo, pihaknya menyita barang bukti berupa enam ponsel, uang tunai Rp900 ribu, print out pemesanan villa dan apartemen, invoice, parpor hingga dua buah boarding pass. “Tersangka NN dan OK ini muncikari atau penyedia perempuan‎. Tersangka HS penyedia WN Arab. Korban dibawa oleh NN dan OK ke HS menuju villa menggunakan mobil yang dikendarai oleh DO,” tutur Ferdi Sambo lagi.

Atas perbuatannya kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang‎ (TPPO) dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara.(tri)