Bawaslu Cianjur Buru Oting

RADARCIANJUR.com – Bawaslu Kabupaten Cianjur sedang musim berburu. Sejak Kamis (13/2), Bawaslu sudah memberikan bidikan tajam terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin. Kemarin, Bawaslu gagal bertemu dengan Oting karena bakal calon bupati itu belum memenuhi panggilan Bawaslu.

Bawaslu tak kehabisan akal. Dengan ultimatum teranyarnya, Bawaslu memasang strategi baru untuk memburu Oting. Ya, tanggal yang ditentukan ada Senin (17/2) depan.

Seperti diketahui, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna mengatakan, Oting diduga melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN) dan disiplin yang tertuang dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berkaitan dengan netralitas.

Peluru teguran pun ditodongkan Bawaslu kepada Oting. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengimbau agar terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai ASN aktif, sehingga tidak terikat dengan kode etik ASN dan disiplin. “Kemarin itu dugaan pelanggarannya karena netralitas ASN pada saat pengembalian formulir ke salah satu partai politik. Untuk Pak Oting kita jadwal ulang yang rencananya hari Senin,” ujar Tatang kepada Radar Cianjur.

Lanjutnya, secara undang-undang pemilu memang tidak ada masalah. Namun, temuan dari Bawaslu Kabupaten Cianjur itu berkaitan dengan netralitas sebagai ASN. “Kalau diundang-undang pemilu itu tidak ada masalah. Memang mengundurkan diri setelah terpilihnya sebagai calon. Yang kita permasalahkan adalah netralitas ASNnya makanya kita panggil beliau,” tambahnya.

Pemangilan kemarin ternyata efektif untuk pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. Sang Kepala BKPPD, Budi Rahayu Toyib harus meladeni pertanyaan yang dilontarkan Bawaslu. Sayangnya, Budi kala itu sedang berada di luar kota. Posisinya pun otomatis diwakilkan Sekretaris BKPPD.

Sementara itu, Kepala BKPPD, Budi yang seharusnya hadir kemarin, mengatakan, pihaknya hanya dimintai konfirmasi terkait pelanggaran yang dilakukan OZM. Namun, selama ini BKPPD belum menerima permohonan mengenai keikutsertaan ASN dalam pesta demokrasi daerah yang akan digelar pada tahun ini. “Selama ini, BKPPD belum menerima permohonan apapun dari ASN yang akan mengikuti Pilkada 2020. Sehingga kita belum mengeluarkan izin apapun, jadi Bawaslu meminta keterangan itu,” paparnya.

Dirinya pun tidak mengetahui secara persis pelanggaran yang dilakukan Kadisdikbud Kabupaten Cianjur. Di sisi lain, pihaknya tidak bisa menentukan salah atau tidaknya terkait pelanggaran yang dilakukan. BKPPD hanya mengeksekusi dari hasil laporan yang sebelumnya dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati Cianjur.

“Kita kan bukan lembaga yang menentukan salah atau tidak, kita hanya mengeksekusi dari laporan. Jadi kalau nanti ada yang melaporkan, akan membentuk tim khusus seperti dari Inspektorat Daerah, Atasan dari Disdikbud dan BKPPD untuk melakukan pemeriksaan, tapi yang saat ini terjadi adalah ranahnya Bawaslu,” sanggahnya.

Ia pun mengungkapkan, jika melihat dari undang-undang, PNS atau ASN itu dinyatakan mundur jika sudah ditetapkan menjadi calon. Dari informasi yang ia ketahui, OZM pada saat datang ke salah satu partai menggunakan waktu jam kerja dan menggunakan pakaian dinas. Namun, pihaknya belum memiliki wewenang untuk lebih dalam.

Sehingga saat ini masih menunggu hasil penyelidikan Bawaslu dan dilaporkan kepada Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. Setelahnya Plt Bupati memberikan instruksi untuk membuat tim ke BKPPD. “Kita belum ke arah tersebut, tapi nanti kita tunggu hasil penyelidikan Bawaslu saja. Namun jika dilihat dari netralitas itu harus ditelusuri dahulu per pasal. Agar nantinya tidak langsung memvonis sesuai atau tidak,” ungkapnya.

Namun, Sekretaris Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur, Asep Suhara belum mendapatkan informasi mengenai pelanggaran yang menjerat orang nomor satu di Disdikbud tersebut. Dirinya pun berpendapat, hal tersebut belum masuk ke ranah Bawaslu namun lebih kepada pihak pemerintahan. Selain itu, tahapan dalam pilkada pun belum dimulai.

Irda Kabupaten Cianjur pun belum mendapatkan laporan maupun informasi apapun mengenai pelanggaran yang dilakukan OZM. “Saya belum dengar masalahnya, tapi kalau masuk ke Bawaslu kan itu tahapannya aja belum mulai. Saya juga belum bisa berkomentar banyak, karena harus tau mengenai permasalahannya terlebih dahulu,” terangnya. (kim)