Tiga Hari Adu Eksis Kampanye Pilkades

RADARCIANJUR.com – Ribuan calon kepala desa (kades) boleh adu eksis dalam tahapan kampanye pemilihan kepala desa (Pilkades) 2020. Sejak Senin (17/2) lalu dan berakhir hari ini, setiap calon kades wajib mentaati rambu-rambu pelaksanaan kampanye.

Beberapa metode kampanye yang sah-sah saja dilakukan yaitu pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan kegiatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Metode pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog merupakan metode yang relatif sama yakni melakukan kampanye di ruangan tertutup dengan berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

Sedangkan, penyebaran bahan kampanye kepada umum sudah tidak asing di kalangan masyarakat yaitu para calon biasanya memberikan selebaran baik berupa kalender maupun selembar profil mengenai visi dan misi.

Ada pun pemasangan alat peraga kampanye (apk) di tempat kampanye biasanya terpasang sepanjang jalan tempat diadakannya Pilkades. Namun, pemasangan APK tersebut tidak bisa di sembarang tempat seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, jalan protokol, tempat usaha maupun swasta tanpa izin dari pemilik dan pohon.

Selain itu, pemasangan APK pun harus memperhatikan estetika, etika dan kebersihan lingkungan. Serta tempat pemasangan APK pun harus sesuai yang ditunjukan oleh panitia Pilkades 2020.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial mengatakan, penyebaran APK di tempat yang dijadikan untuk kampanye itu bisa di sepanjang jalan namun harus sesuai arahan dari panitia selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan. “Kan yang tidak boleh itu di pohon, sekolah, tempat ibadah dan jalan protokol. Selain itu juga tidak boleh menghina kandidat lain,” ujarnya.

Bukan hanya APK saja yang diatur dalam penyelenggaran kampanye Pilkades 2020. Keikutsertaan kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparatus sipil negara (ASN), TNI dan Polri pun diatur untuk tidak terlibat dalam kampanye terbuka tersebut.

“Hingga dua hari ini (kemarin, red) tidak ada laporan mengenai keikutsertaan kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, ASN, TNI dan Polri. Jika ada, akan ada sanksi baik berupa teguran maupun panggilan oleh instansi terkait,” paparnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi mengatakan, fase kampanye di Pilkades 2020 dilakukan secara mengumpulkan massa maupun melalui APK lebih mudah diditeksi. Berbeda dengan kampanye yang dilakukan melalui media sosial (medsos). “Kampanye melalui APK maupun mengumpulkan massa lebih mudah terdeteksi dibandingkan dengan kampanye melalui media sosial. Karena yang dikumpulkan kepada panitia itu dua akun medsos peserta kontestasi. Nah yang masih terus ramai itu adalah pendukungnya,” terangnya.

Meskipun masa kampanye telah selesai dan APK diturunkan pada masa tenang, lanjutnya, namun beberapa pendukung masih aktif melakukan ‘promosi’ di jejaring medsos. Sehingga dari sisi regulasi masih lemah yang kaitannya dengan penyebaran media informasi. “Memang lemah dari sisi regulasi kaitannya dengan penyebaran media informasi. Masuknya di masa tenang, apk diturunkan setelah kampanye. Tapi masalah sekarang itu di media sosial. Apk itu kan terbatas, tapi di media sosial kan tidak bisa dibendung. Itu harus jadi konsen untuk pemerintah,” ungkap Wakil Dekan I Fakultas Hukum ini.

Di sisi lain, larangan keikutsertaan kepala desa, perangkat desa, ASN, TNI dan Polri dalam kontestasi Pilkades menurutnya sangat efektif. Pasalnya, dengan masuk dalam pusaran kontestasi politik di desa akan menjadi masalah. Namun, larangan itu harus diuji kembali melalui riset untuk dikembangkan.

“Mereka itu kan memiliki gerbong massa yang banyak, apalagi ASN. Sehingga bisa menjadi masalah, terlebih jika dimanfaatkan oleh salah satu calon. Selain itu, larangan tersebut pun harus diuji dan harus ada riset untuk dikembangkan. Terlepas apapun, pemerintah memiliki kebijakan yang baik untuk melarang,” jelasnya.

Dasar hukum dari larangan tersebut adalah peraturan bupati (perbup). Sehingga ketika ada pelanggaran pun sanksinya masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring) lebih kepada denda administrasi berupa denda minimal Rp1 juta dan kurungan satu bulan. (kim)