Petani Desa Cibokor Gugat PT Gunung Manik

Kuasa hukum petani Gunung Desa Cibokor Joesli menjelaskan kasus yang menimpa kliennya. Foto Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com -Lima orang petani Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, menggugat PT Gunung Manik karena dituding menyerobot lahan petani seluas 1,4 hektare di blok Pintu Air.

Mereka mengaku sudah sejak tahun 1975 memperjuangkan tanah warisan yang belakangan malah masuk ke lahan hak guna usaha (HGU) PT Gunung Manik dengan terbitnya sertifikat HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Puluhan tahun memperjuangkan hak, ahli waris akhirnya menempuh jalur hukum dan memejahijaukan gugatan di Pengadilan Negeri Cianjur.

Kuasa hukum penggugat, OK Joesli mengatakan, para petani yang menggugat PT Gunung Manik adalah Ukin Bin Sar’i, Adeng, Cucun, Dede, Syarifudin dan Nengsih yang merupakan anak dan cucu dari pemilik surat girik pertama atas nama Sar’i bin Entuk.

“Legal standing adalah sebagai penggugat secara jelas keturunan ahli waris menuntut haknya, sudah melalui proses kekeluargaan tapi tetap tergugat menguasai objek sengketa,” kata OK Joesli, Jumat (21/2).

OK mengatakan, dulu lahan keluarga mereka pernah dipinjampakai atau disewakan ke PT Gunung Manik. Namun ternyata tanah tersebut malah dikuasai dengan alasan masuk HGU.

“Yang menjadi pertanyaan apakah objek ini benar masuk HGU? Sedangkan bukti girik C no 869 atas nama Desa Cibitung itu milik Sar’i bin Entuk, lalu setelah desa dimekarkan nomor giriknya menjadi 2294/896,” katanya.

Menurutnya, kekuatan kepemilikan sudah lebih 20 tahun dibuktikan juga dengan pajak bumi dan bangunan tetap dibayar oleh Adeng bin Sar’i. Luas tanah dalam girik C sekitar 14 ribu meter atau 1,4 hektare.

Sejak tahun 1975 permasalahan sudah diajukan di tingkat Desa Cibokor. “Dari pihak kami tetap akan memperjuangkan hak petani. Sepengetahuan kami, penentuan HGU itu tanah negara atau tanah hutan, bukan tanah yang ada giriknya atas nama warga,” ujar OK.

OK mengatakan pihaknya sudah bersedia berdamai tapi PT Gunung Manik tetap ngotot untuk sidang. “BPN juga turut menjadi tergugat 2 karena mengeluarkan sertifikat HGU nomor 90 tahun 2011, 04/HGU BPNRI/2011,” katanya.

Dalam tuntutannya, pihaknya meminta PN Cianjur mengadili karena lokasi berada di Cianjur. “Akan ada hukum adat Sunda yang akan kami kemukakan. Semoga dikabulkan gugatan,” harapnya.

Dalam persidangan, tergugat 1 PT Gunung Manik dan tergugat 3 dituntut perbuatan melawan hukum atau istilahnya penyerobotan tanah. “Pengadilan juga harus menyatakan batal demi hukum sertifikat HGU yang dikeluarkan BPN untuk PT Gunung Manik,” katanya.

Pihaknya jua meminta pengadilan menghukum tergugat 1 dan 3 dan siapa saja untuk segera mengosongkan bangunan di atasnya. “Setelah saya survei, objek sawah ini sangat jauh dari perkebunan Gunung Manik,” tuturnya.

Petani juga menuntut kerugian materi sejak lahan tersebut dikuasai sampai dengan 2019 sebesar Rp312 juta, lalu membayar Rp8 juta setiap tahunnya, karena sudah hampir 39 tahun.

“Petani juga menuntut uang paksa sebesar Rp500 ribu setiap harinya,” kata OK.

Seorang petani yang merasa dirugikan, Akun (80) mengatakan, keluarganya sejak tahun 1975 sudah mencoba berbagai upaya baik melalui desa dan pihak lainnya.

“Bahkan saya pernah merugi Rp50 juta karena ada orang yang datang ke rumah janji bisa urus namun sampai sawah saya di daerah lain habis terjual urusan ini belum selesai juga,” kata Akun.(dil)