Empat Cakades Ini Tuntut Pilkades Cianjur Diulang

SATU SUARA: Empat cakades Cipanas dan pendukungnya mendatangi Kantor Desa Cipanas secara tegas menyatakan penolakan hasil rekapitulasi suara Pilkades yang dihelat 23 Februari 2020 lalu. FOTO: DADAN SUHERMAN/RADAR CIANJUR

RADARCIANJUR.com – Pemilihan kepala desa (Pilkades) Kabupaten Cianjur sudah usai. Namun, pesta demokrasi serentak ini masih menyisakan sejumlah masalah di beberapa wilayah. Akar permasalahan ini dimulai dari dugaan kecurangan, penilaian kinerja panitia pilkades hingga proses perhitungan suara. Maka tak heran, ada calon kepala desa (cakades) yang menuntut pilkades diulang.

Seperti yang terjadi di Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas. Empat cakades yang bertarung mendatangi kantor desa Cipanas ditemani para pendukungnya. Keempat kubu itu bersatu dan menelurkan surat perihal penolakan berita acara dari gabungan calon kades tersebut yakni nomor 2 Rudi Lazuardi, nomor 3 Zaki Mubarok, nomor 4 Dadan Busrol Karim dan nomor urut 5 Drs. Solihin.

Surat itu ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) periode 2020-2026 dan berisi lima poin. Pertama, pelaksanaan Pilkades Cipanas tahun 2020 telah diwarnai oleh kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kedua, kontestasi politik yang seharusnya menjadi ajang demokrasi yang sehat dan damai justru dinodai oleh money politik oleh calon nomor urut 1 (satu).

Ketiga, pelaksanaan pemungutan suara telah dicampuri oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dan bukan menjadi tanggungjawab dalam kontestasi Pilkades Cipanas. Poin empat, adanya pembiaran dari panitia atas kecurangan yang telah dilakukan oleh calon kepala desa Cipanas nomor urut 1 (satu). Terakhir, terjadi perhitungan suara yang tidak transparan dan tidak terbuka di salah satu TPS.

Berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh empat calon kades dan dilampiri oleh tanda tangan masa yang hadir. Panitia Pilkades Cipanas, Ceceng Ma’mun mengatakan, persoalan tindakan pelanggaran bukan kewenangan panitia. Panitia hanya mengikuti tahapan penyelenggaraan Pilkades. “Jika pada proses tahapan rekapitulasi saksi tidak menandatangani semuanya tetap dinyatakan sah. Intinya semua tahapan Pilkades secara keseluruhan dikembalikan pada peraturan bupati,” ujarnya.

Ketua BPD Cipanas, Nanang Tri Cahyono menjelaskan, mengenai adanya keberatan dari keempat calon, pihaknya mempersilahkan melalui jalur yang telah ditetapkan. “Jadi proses ini harus tetap berjalan. Tahapannya sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua, jalur hukum bila memang itu ada ketidakpuasan, yang harus dilengkapi segalanya dengan aturan dan jalurnya,” terang Nanang.

Pihaknya, tidak bisa menghalangi tahapan ini. Dengan keberatan yang ditujukan adalah dugaan money politik. Sehingga keempat cakades berindikasi hasil suara yang ada berbanding jauh. “Sejauh ini belum ada yang bisa menjadi tolak ukur atau acuan dugaan yang ditujukan,” katanya.

Pihaknya bersama PPKD, berulang-ulang menyampaikan masalah penetapan calon untuk menghindari black campaign dan money politik pada setiap pertemuan dengan calon, saksi, hingga RT pun disampaikan langsung. “Kepada rekan-rekan semua kami selalu sampaikan dengan tegas. Bahwa hindari kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades ini,” katanya.

Di Kecamatan Cibeber, dua calon dari Desa Cipetir dan Desa Sukamanah mengajukan surat penolakan hasil pemungutan suara dengan alasan teknis maupun nonteknis. Calon nomor urut 1 Pilkades Desa Cipetir, Rahmat Prasetia secara resmi mengajukan surat keberatan dan penolakan perhitungan suara di TPS 1.

“Saya sebagai warga negara yang baik dan calon kades mengajukan surat resmi keberatan. Diduga ada penghitungan yang salah sehingga menguntungkan calon lain,” kata Rahmat, Senin (24/2).

Ia mengungkapkan, keberatannya adalah perhitungan di TPS 1, jumlah dalam daftar hadir itu 1.086, namun hasil penghitungan suara 1.100. “Saya menduga ada penggelembungan sebanyak 14 suara,” tegasnya. Rahmat menuntut ada tindakan dari panitia Pilkades Desa Cipetir untuk mengadakan kembali pemungutan suara ulang di TPS 1.

Ketua Panitia Pilkades Cipetir, Asep mengatakan apabila dalam pelaksanaan pilkades ini para calon menemukan kejanggalan, maka dipersilakan untuk mengajukan keberatan. “Silahkan saja mengajukan keberatan, itu hak para calon,” katanya.

Sehari sebelumnya, di Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, massa merasa tak puas dengan kinerja panitia. Puluhan massa simpatisan calon kepala Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong nomor urut 2, Bubun Sutarya mendatangi kantor kepala desa setempat, malam hari (23/1).

Kedatangan massa ke kantor kepala desa, membuat panitia Pilkades harus menunda sementara proses pleno penghitungan surat suara. Sejumlah aparat dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP tampak bersiaga di kantor kepala Desa Gekbrong.

Tim Advokasi calon Kades Gekbrong nomor 2, Yosef Luturyali mengatakan, banyak kebijakan panitia Pilkades yang dinilai rancu di antaranya regulasi yang dibuat tidak dibuat secara matang dan banyak DPT ganda. “Dalam regulasi tidak ada sanksi yuridisnya, yang dalam hal ini penyelesaianya seperti apa, dan bentuk sanksi apa jika terjadi kecurangan-kecurangan,” tanyanya.

Menanggapi semua permasalahan yang timbul itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial mengaku, beberapa cakades yang kalah belum menerima akan hasil yang sudah keluar. Namun pihaknya belum menerima laporan mengenai kisruhnya mengenai ketidakpuasan cakades yang kalah. “Belum terdeteksi, kita masih menunggu laporan dari panitia. Karena saat ini mereka juga masih bekerja mengumpulkan data dan laporan hasil dari Pilkades,” ungkapnya.

Menurutnya, penyelesaian dari gugatan pilkades bisa diselesaikan melalui musyawarah di desa. Namun, jika belum menemui jalan keluar, musyawarah dilanjutkan ke tingkat kecamatan. “DPMD hanya mengarahkan dan jadi penengah ketika ada gugatan-gugatan. Musyawarah dilakukan terlebih dahulu di desa, jika belum menemui hasil dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan jika belum juga diselesaikan ke pengadilan tata usaha negara,” terangnya.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman berpesan kepada setiap cakades agar menjaga kondusifitas dan harus siap menang siap kalah.
“Pilkades ini adalah pesta demokrasi, saya minta buat calon Kades untuk siap menang, siap kalah. Saya berharap calon yang menang tidak jumawa dan yang kalah tidak berkecil hati tetap bersama-sama membangun Cianjur,” kata Herman.

Herman mengajak masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkades dengan mendatangi TPS di lingkungannya masing-masing. “Pilih Kepala Desa yang akan bisa memajukan Desanya masing-masing. Satu suara pun akan berharga untuk pembangunan di desa masing-masing,” kata Herman. (dan/dil/kim)