DPMD Cianjur: Cakades Terpilih Sulit Digugurkan

RADARCIANJUR.com -Calon kepala desa (Kades) yang kalah tidak dapat menggugat panitia Pilkades jika ada temuan calon Kades terpilih melalukan money politik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial mengatakan, kasus money politik pada Pilkades hanya bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Laporkan saja pada Polsek atau Polres kalau ada yang membagikan uang atau biasa disebut serangan fajar dengan membagikan uang, tapi tentu saja harus dengan saksi dan bukti,” kata Danial, Selasa (25/2).

Danial menjelaskan, praktek money politik ini masuknya ke pidana umum sehingga hanya bisa diproses secara hukum ke aparat hukum. Meskipun tidak dijelaskan lebih detail tentang aturan ini.

“Iya laporkan saja ke aparat hukum, karena ada jual beli suara dengan uang,” ujarnya.

Menurutnya, meski dilaporkan, calon kades tidak langsung gugur begitu saja. Proses tahapan pilkades tetap berjalan, sekalipun yang dilaporkan itu memenangkan pilkades.

“Tidak terpengaruh hasil pilkades, semuanya tergantung dari hasil amar putusan pengadilan negeri tentang yang dilaporkan,” terangnya.

Sedangkan untuk pelanggaran administrasi dan proses pelaksanaan selama pilkades, silahkan lapor ke panitia pilkades.

“Nantinya panitia akan memberikan sanksi administrasi, tapi kalau yang dilaporkan itu menang, tidak menggugurkan kemenangannya,” paparnya.

Lanjut Danial pihak penggugat bisa melaporkan pelanggaran Pilkades atau pelanggaran administrasi bisa melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Biasanya kan prosesnya lama persidangan itu, tetapi dalam gugatan itu kades terpilih itu dilantik, maka yang digugat itu adalah SK bupati dan dalam sidang dimenangkan penggugat, maka dibatalkan pelantikannya,” ujarnya.

Pihaknya juga mempersilahkan ketika ada gugatan atau penolakan dari sejumlah calon yang mengikuti Pilkades, melalui panitia pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

“Musyawarahkan dulu ke tingkat desa, kemudian ke tingkat kecamatan. Ketika di kecamatan tidak tuntas, bisa direkomendasikan ke tata usaha negara atau pengadilan,” terangnya.

Begitupun soal tidak ada sanksi kepada cakades maupun panitia pemilihan kepala desa, ketika tahapan yang kini ditempuh sudah sesuai.
Karena menurutnya, itu sudah melalui musyawarah di tingkat kecamatan. Jika musyawarah itu tidak terpenuhi, maka melaporkannya ke pihak penegak hukum yang nantinya diputuskan oleh pihak pengadilan.

“Sejauh ini pantauan memang belum ada laporan ke DPMD, baik yang terjadi di Desa Cipanas maupun di desa lainnya,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, sesuai proses yang dilakukan oleh pihak dinas waktu itu telah melakukan bintek juga telah diarahkan dan sudah mengetahui segala sesuatu tentang peraturan bupati untuk Pilkades serentak ini.

“Sudah ada di Perbup juga. Mereka sudah paham,” tambahnya.(dil/dan)