Giliran Tiga Cakades Sukanagalih Protes

GERUDUK: Calon kepala desa bersama tim, layangkan penolakan ke kantor Desa Sukanagalih. FOTO:DADAN SUHERMAN/RADAR CIANJUR

RADARCIANJUR.com – Usai keberatan dan penolakan hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilayangkan Calon kepala desa (Cakades) di sejumlah desa beberapa waktu lalu, kini giliran tiga Cakades dari empat calon kades Sukanagalih Kecamatan Pacet, yang melayangkan surat penolakan hasil Pilkades ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur dengan tembusan ke panitia Pilkades dan BPD, Selasa (25/2).

Tiga Cakades tersebut diantaranya, nomor urut 1 Dedi Wibisana Daly, nomor 2 Asep Nurjaman, dan nomor urut 3 Taufik Hidayat.

Perwakilan calon kepala desa nomor urut 1, Dedi Wibisana Daly mengatakan, pihaknya mengajukan nota keberatan atas beberapa hal yang terjadi atas pelaksanaan Pilkades dimaksud, dengan berdasarkan fakta di lapangan yang diduga merupakan bentuk pelanggaran. Baik yang bersifat administrasi, tata tertib, etika demokrasi, dan bahkan bisa termasuk kedalam ranah pidana.

“Jadi kami pada Selasa (25/2), melayangkan surat penolakan ke Panitia Pilkades, BPD, bahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur supaya menjadi perhatian atas hasil yang terjadi di Desa Sukanagalih ini,” katanya saat ditemui, Selasa malam.

Dari sekian dugaan pelanggaran dalam proses Pilkades kemarin, dapat dirangkum beberapa poin yang utama dan krusialbahkan terbukti mengancam nilai-nilai demokrasi yang sedang ditanamkan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, hingga Perbup.

“Kami menginginkan adanya pesta demokrasi tingkat desa ini tidak terlalu keluar ranah peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan secara nyata di lapangan, bukti-bukti yang mengarah tindak pidana pun ada,” katanya.

Calon kepala desa nomor urut 3, Taufik Hidayat mengatakan, dugaan pelanggaran dalam Pilkades Sukanagalih ini diantaranya, proses pendataan hak pilih tidak dilakukan sesuai dengan semestinya, bahkan data yang diusulkan sejumlah calon, itu tak diperhatikan.

Selain itu, lanjut Taufik, sosialisasi yang sangat minim, bahkan kejanggalan itu terlihat setelah dimulainya pembagian C-6. Di mana saat itu banyak hak pilih yang tidak menerima surat panggilan C-6.

“Padahal kami mengusulkan kartu keluarga (KK) sebagai daftar pemilih khusus (DPK). Namun dengan dalih tidak terdapat dalam Perda, jadi usulan itu tidak digubris,” jelasnya.

Pelanggaran lain yang terjadi di lapangan, dikatakan Taufik, bersifat kecurangan nampak terjadi. Dari mulai penyebaran uang suara di malam jelang hari-H, hingga pada saat akan pemilihan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Namun kami juga kewalahan mengawasi pergerakan dari calon nomor urut 1. Sehingga belum berhasil menangkap tangan kegiatan tersebut. Walaupun kejadian tersebut telah lumrah dan menjadi bola liar yang bergulir di masyarakat,” katanya.

Menyikapi beberapa kejadian tersebut, pihaknya memandang perlu mengajukan nota keberatan ini dengan menolak hasil keputusan panitia serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sukanagalih ini.

“Kami tegaskan bahwa nota keberatan dan penolakan ini bukan didasari dari faktor tidak menerima kekalahan, akan tetapi sesuai dengan semangat kami untuk mengikuti Pilkades ini supaya mewujudkan desa yang bersih kondusif dan mendidik demokrasi yang benar,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Sukanagalih, Puji Suratno menilai, bahwa pihaknya telah melaksanakan tahapan Pilkades sesuai peraturan yang berlaku baik peraturan daerah, dan peraturan bupati tentang Pilkades tahun 2020 ini.

“Apa yang kita lakukan dan jalani sudah sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (26/2).

Ia menambahkan, poin yang diterima dari penolakan itu yakni kaitan dengan DPT dan dugaan pelanggaran di lapangan. Menurutnya untuk proses DPP itu telah dilakukan seoptimal mungkin, kalaupun memang ada kekurangan itu adalah fakta di lapangan.

Bahkan setiap ada perubahan kebijakan, dan perbaikan data itu selalu konfirmasi. Dengan berita acara yang lengkap yang telah disepakati semua calon.

“Kami posisinya hanya menunggu dari DPMD. Karena surat itu dilayangkannya ke dinas. Jadi kami hanya tembusan saja,” tukasnya.(dan)