Himpunan Mahasiswa Islam Cianjur Dukung Pemerintah Terkait Kebijakan Belajar Siswa di Rumah

RADARCIANJUR.com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur, Ahmad Abdul Latif mengungkapkan, bahwa pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah atas kebijakan pembelajaran siswa di rumah.

“Tentunya saya pribadi mengapresiasi langkah pemerintah yang dirasa sudah memenuhi standar kesehatan, namun alangkah baiknya lagi pemerintah dapat melakukan protokol cek kesehatan rumah-kerumah warga yang dapat dilakukan oleh tenaga medis terkait,” kata Latif kepada RADARCIANJUR.com, Minggu (12/4/2020).

Menurutnya, sejauh ini langkah pemerintah dalam menanggulangi wabah Corona yang merebak di Indonesia sudah tepat, seperti dengan cara membuat beberapa kebijakan seperti layanan Calll Center pengaduan untuk masyarakat, pengecekan suhu tubuh di sarana dan prasaran umum. Bahkan, pemerintahan pun mengimbau sekolah maupun perguruan tinggi untuk menghentikan kegiatan belajar tatap muka dan himbauan tersebut diikuti oleh civitas akademika.

“Kekurangan dari sistem pembelajaran daring atau jarak jauh saat ini, karena sistem pembelajaran tidak selaras dengan cara penggunaan maupun mekanisme pembelajarannya. Sehingga mahasiswa tidak sedikit ada yang kebingungan,” ujarnya.

Menurut mahasiswa Fakuktas Hukum Semester VI ini, pembelajaran sistem daring pun dinilai kurang efektif karena banyak mahasiswa yang menyalahgunakan sistem tersebut, misalkan pembelajaran dimulai memakai sistem daring tidak sedikit mahasiswa yang masuk room diaplikasi saja, tanpa mengetahui orangnya sedang ada dan di mana.

“Pembelajaran sistem daring sangat tidak menguntungkan bagi mahasiswa, di karenakan dosen banyak yang semena-mena memberikan tugas tanpa di mengerti oleh mahasiswa, dan tugas pun lebih banyak di banding kuliah seperti biasanya,” tegasnya.

Selain itu, tidak sedikit juga dosen yang hanya menyampaikan materi tanpa adanya absensi. Sehingga percuma saja masuk ilmu dapat absen tidak dijalankan. Alhasil enak bagi mahasiswa yang tidak ikut perkuliahan sistem daring dengan waktu pembelajaran terbatas, misalkan dari 60 menit menjadi 20/39 menit, seharusnyaaa waktu disamakan dengan sitem pembelajaran seperti biasanya.

Dirinya mengakui rugi dan tidak puas dengan mendapatkan pembelajaran sistem daring. Sedangkan pembayaran administrasi akademik harus ditempuh seperti biasanya tanpa adanya kebijakan dari pemerintah.

“Seharusnya DIKTI mengeluarkan kebijakan untuk mahasiswa itu jelas. Sehingga kebijakan universitas mengacu kepada DIKTI dan tidak di kembalikan kepada fakultasnya masing- masing,” pungkasnya.(riz)