Anggota DPRD Cianjur Tolak Kebijakan Pemerintah, Terkait Dana Pendidikan

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Jumati.

RADARCIANJUR.com- Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Jumati memprotes langkah pemerintah terkait pemangkasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Tunjangan khusus guru PNS untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Jumati, semestinya pemerintah bisa memotong pos anggaran lain guna dialokasikan untuk keperluan penanganan wabah Covid-19.

“Jelas kami tidak setuju karena guru itu harapannya adalah dari dana sertifikasi. Terus kalau misalkan itu dipotong kasihan mereka,” kata Jumati kepada radarcianjur.com, Selasa (21/4/2020).

Pemotongan anggaran pendidikan termasuk tunjangan PNS, seperti sertifikasi melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang baru diterbitkan.

Jumati menilai adanya perubahan itu, dapat merugikan sejumlah pihak yang justru sebetulnya sangat membutuhkan. Mengingat dengan kondisi situasi pandemi covid-19 saat ini, seharusnya ada bantuan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah.

“Bukannya malah tunjangan guru yang dipotong hingga triliunan rupiah,” ujarnya.

Selain pemotongan pada dana BOS dan Tunjangan guru PNS, pemotongan anggaran pendidikan juga dilakukan di beberapa pos di antaranya Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Kesetaraan serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Jumati menjelaskan, pemotongan anggaran yang terlampir pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 setidaknya dipotong pada tiga komponen, yakni pada tunjangan profesi guru PNS daerah, tambahan penghasilan guru PNS dan tunjangan khusus guru PNS.

“Kalau dihitung- hitung totalnya lumayan besar dana yang dipotong oleh pemerintah ini, itu dari dana anggaran pendidikan, belum lagi dana lainnya yang mungkin dipotong juga,” kata Jumati.

Menurutnya, dalam hal ini dana anggaran yang harus dipotong itu dalam kondisi pandemi seperti saat ini, adalah anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran infrastruktur fisik, anggaran bimtek serta anggaran rapat- rapat ASN, yang merupakan prioritas utama yang harus dipotong. Mengingat dalam anggaran tersebut banyak sekali anggaran yang harus dikeluarkan.

“Justru dengan kondisi saat ini, anggaran yang harus diperbesar itu adalah tunjangan guru PNS, karena jika dilihat dari jasa, guru itu sangat luar biasa dalam mengajar,” tegasnya.(riz)