Dana PKH di Kecamatan Pagelaran Diduga Disunat 10 Persen

RADARCIANJUR.com-Di masa pandemi Covid-19 sejumlah warga Desa Karangharja, Kecamatan Pagelaran, keluhkan adanya potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Mereka menyebut ada oknum ketua kelompok dan pendamping PKH menyunat dana bantuan tersebut.

“Saya dapat Rp800 ribu, setelah uang itu diterima oleh saya ketua kelompok meminta uang Rp80 ribu yang katanya buat pendamping,” kata salah seorang warga Desa Karangharja kepada radarcianjur.com, Minggu (17/5/2020).

Dia mengaku bahwa bantuan PKH yang diterimanya dipotong 10 persen melalui ketua kelompok.

Warga penerima manfaat pun telah meminta bantuan ke LSM Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat.

“Saya ingin hak saya bisa diterima seutuhnya, makanya saya minta bantuan untuk mengusut masalah ini,” ujarnya.

Korwil LSM Komite Pencegahan Korupsi Cianjur Selatan Aa Jaelani SH, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari warga penerima PKH asal Desa Karangharja terkait adanya pemotongan bantuan tersebut.

“Saat ini saya sedang mengumpulkan bukti-bukti, setelah lengkap nanti akan segera melaporkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya saat dihubungi.

Koordinator PKH Kabupaten Cianjur bagian wilayah Kecamatan Pagelaran Ahmad Sofian membantah jika pendamping PKH di Kecamatan Pagelaran telah melakukan pemotongan dana PKH untuk warga penerima manfaat.

“Berdasarkan hasil penelusuran tidak ada pendamping PKH yang melakukan pemotongan, dan pemotongan hanya dilakukan oleh oknum ketua kelompok,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, Ketua Kelompok yang telah melakukan pemotongan dana PKH, terancam sanksi pemutusan sebagai penerima manfaat PKH.

“Itu hanya sanksi administrasi, kalau sanksi hukumnya saya tidak tau,” ujarnya.

(dil)