New Normal 1 Juni Diterapkan di 27 Kabupaten dan Kota

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam jumpa pers

RADARCIANJUR.com-Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menghadapi fase New Normal pada Senin (1/6) mendatang.

Sebelum memulai fase tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga, Minggu (31/5/2020).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Suryakancana (UNSUR) Cianjur, Dedi Mulyadi mengatakan, fase New Normal itu merupakan kondisi kembali diaktifkannya instalasi negara yang terdampak virus tersebut.

“Yang pertama memang kalau dilihat rangkaian Covid-19 di beberapa negara masuk kedalam fase New Normal, dalam bahasa lainnya kita harus siap berdampingan dengan korona. New Normal itu kembali mengaktifkan instalasi negara seperti perdagangan dan lainnya yang terimbas korona mulai kembali,” ujarnya.

Lanjutnya, kondisi ini harus dibarengi ketaatan masyarakat untuk melaksanakan tentang disiplin hidup sehat, intinya new normal itu kembali ke kehidupan yang baru pasca pandemi.

“Maka kemudian kita harus hidup sehat, tidak lagi seperti dulu dan saat ini harus melalui protokol yang diisyaratkan pemerintah,” terangnya.

Kehidupan yang baru itu sama seperti dulu, namun harus dibarengi penerapan protokol pemerintah. Seperti bermasker menjadi sebuah kewajiban, physical distancing dan social distancing.

Masyarakat mau tidak mau harus siap, pasalnya ini suatu upaya dari pemerintah bahwa virus korona akan dianggap sesuatu yang biasa seperti virus lain yang pernah mewabah.

“Kondisinya nanti akan berbeda dari sebelumnya tidak peduli kesehatan harus peduli kesehatan. Ini adalah hal-hal yang baru dalam perfektif di kehidupan yang baru. Maka kita mengikhlaskan diri berdampingan dengan virus korona melalui protokol-protokol yang diterapkan pemerintah,” jelasnya.

Sosiolog Universitas Indonesia, Debi mengungkapkan, fase New Normal bergantung kepada kebijakan pemerintah.

Sehingga kesiapan protokol yang dijalankan nantinya akan menjadi acuan masyarakat untuk menjalankan kehidupan di fase New Normal.

“Bergantung kepada kebijakan pemerintah yang akan diterapkan nantinya. Siap gak siapnya masyarakat tergantung dari protokol yang diterapkan,” tuturnya.

Dari sisi masyarakat ada dua pola yang muncul, pertama masyarakat yang memulai secara perlahan dan yang kedua merayakan secara euforia yang berbondong-bondong mendatangai tempat keramaian.

“Ketika itu terjadi, protokol dan kebijakan yang tegas untuk fase New Normal diterapkan, masyarakat pun tentunya akan patuh. Selain itu, pelaksanaan di lapangan harus jelas protokolnya seperti pusat perbelanjaan yang dibuka tetap menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat pun harus bisa menahan diri untuk tidak bersenang-senang tanpa memperhatikan kesehatan. Pasalnya, ini cara berbeda dari kehidupan sebelumnya.

“Ada bahaya dan tantangan di New Normal ini, ada masyarakat yang berbondong-bondong merayakan kebebasan ini. Sehingga jika menjalani New Normal ini harus sesuai kebutuhan saja, tidak bereuforia,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya anjuran pemerintah tidak cukup, tapi perlu ada kesadaran diri sendiri.

Pertarungan New Normal itu tetap ada di kesadaran diri sendiri, karena ini perubahan gaya hidup dan berprilaku.

“Pemerintah tidak bisa menginterfensi kepada kepentingan pribadi tapi kesadaran diri dari masyarakat yang harus dibangun juga sebagai pendukung dari regulasi yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jawa Barat sendiri masuk dalam penerapan era New Normal sesuai intruksi pemerintah pusat, bersama tiga provinsi lainnya yakni Sumatera Barat, Gorontalo dan DKI Jakarta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa sosialisasi New Normal akan dilakukan sejak saat ini juga.

“Sosialisasi akan dimulai hari ini (kemarin,red). Saya minta kerja sama ke media selama 4-5 hari ini ya,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi New Normal sendiri fokus mengedukasi tentang tata cara normalitas baru karena terkendalinya Jabar akan terganggu kalau dalam normalitas baru ada euforia orang seolah-olah normal yang lama.

“Kalau normal yang lama itu kan bisa ke toko lagi, sekolah lagi tapi gak pakai masker, tidak menjaga jarak, dan gak mau ngantri nah itu akan membahayakan prestasi kita,” terangnya.

Emil berterima kasih kepada semua pihak di Jabar, termasuk ke petugas PSBB sejak sebelum puasa hingga pasca lebaran.

“Saya ucapkan juga ke petugas yang selama lebaran menjaga, kita mendapat apresiasi dari gugus tugas sebagai provinsi terbaik dalam mengelola penanganan covid,” ungkapnya.

Emil juga berterima kasih kepada Kapolda Jabar, yang telah melaporkan lebih dari 6.000-an kendaraan sudah diputarbalikkan kembali ke Jawa Tengah dan ke DKI Jakarta.

“Nah itu akan terus kita lakukan. Kenapa? Jangan sampai di normalitas baru, warga Jabarnya terkendali tapi ada pengunjung dari zona merah pakai apa lalu masuk ke wilayah yang sudah terkendali, akhirnya bubar jalan, kita repot lagi,” terangnya.

Terakhir, kewaspadaan normalitas baru juga akan fokus ke pengetesan, dengan memerintahkan tim pelacakan pengetesan segera isi ambulans itu dengan rapid test.

Nanti ambulans mendatangi kawinan kemudian sampling, mendatangi yang lagi ibadah sampling, kira-kira begitu.

“Sampai suatu hari, sampling-sampling ini ternyata negatif serta keramaian dan kerumunan bisa diatur, hiduplah kita di suasana baru tetap tidak nyaman,” jelasnya.

Meski begitu sambil menunggu obat dan vaksin datang yang bisa dilakukan dengan adaptasi. Hal itu sebagai skenario Jabar yang selalu ilmiah dalam mengambil keputusan.

Untuk sosialisasi dan simulasi New Normal sendiri akan disiapkan Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi.

“Kita siapkan tahapan simulasi New Normal. Karena Pak Kapolda butuh waktu untuk mengukur jumlah pasukan di mall, yang tadinya di mall gak ada TNI dan Polri karena perintah presiden selama 14 hari harus ada dulu melatih disiplin kan harus dihitung ya,” jelasnya.

Pendataan itu dibutuhkan waktu sampai satu Minggu. Maka dalam melakukan pemetaan itu, diharapkan mulai Senin dimulai New Normal dan terlaksana dengan baik.

Emil juga menegaskan, bahwa sanksi akan diterapkan dalam era New Normal.

“Ya sama ada sanksi. Kalau dulu istilahnya kita sudah lewat masa hanya mengimbau, masuklah kategori denda, ini kan denda sudah dilakukan di beberapa tempat, denda kepada pribadi maupun denda kepada pemilik toko,” tegasnya.

“Itu yang penting harus ada surat pernyataan supaya nanti kalau melanggar bisa ditutup karena dia tidak patuh. Nominalnya nanti kita sosialisasikan,” pungkasnya.

(kim/net/ps)