Jangan Pede Dulu, Cianjur Tak Masuk Daerah New Normal

Perbatasan Tetap Ketat, PDP Meninggal Masih Ada

RADARCIANJUR.com-Berdasarkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil pada rapat persiapan New Normal, Kabupaten Cianjur diizinkan untuk melaksanakan New Normal sesuai kebijakan kepala daerah bersangkutan.

Rencananya Pemerintah Kabupaten Cianjur akan memberlakukan new normal mulai hari ini, Selasa (2/6). Hal itu berdasarkan hasil rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur di Bale Praja Pemkab Cianjur, Senin (1/6). Bahkan juga telah dibahas draf Peraturan Bupati (Perbup) yang akan segera dikeluarkan untuk pelaksanaan new normal tersebut.

Namun belakangan rencana pemberlakuan new normal bagi Kabupaten Cianjur ternyata berbeda dengan nama-nama daerah termasuk Provinsi Jawa Barat yang diumumkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 BNPB Pusat hanya 102 daerah.

Dari ratusan daftar yang diizinkan melaksanakan new normal itu, tidak ada satupun daerah dari Provinsi Jawa Barat. Lalu bagaimana nasib 15 Kota/Kabupaten di Jabar yang sebelumnya diizinkan menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

“Untuk yang 15 kota dan kabupaten di Jabar yang diizinkan untuk AKB tergantung kepala daerahnya masing-masing. Namanya diskresi. Jadi Pemprov hanya memberikan rekomendasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar Berli Hamdani saat dikonfirmasi, Senin (1/6).

Berli menyatakan pihaknya sudah mengetahui daftar yang dirilis oleh pemerintah pusat. Dia menyebut memang tidak ada wilayah di Jabar yang diizinkan menerapkan new normal atau AKB. “Memang tidak ada. Karena BNPB hanya melihat dari satu kategori, yaitu ada tidaknya kasus konfirmasi positif,” terang Berli.

Berli belum bisa banyak berkomentar terkait daftar dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, saat ini yang diperlukan dukungan dari masyarakat untuk disiplin.

“Selanjutnya yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat Jabar adalah disiplin personal setiap anggota masyarakat untuk mempraktekan AKB. Sehingga diharapkan tidak terjadi euforia new normal, justru akan timbul kesadaran dan kewaspadaan komunitas terhadap bahaya laten Covid-19,” imbuhnya.

Pemberlakuan new normal di Jawa Barat sendiri akan tetap dilakukan pada Senin 1 Juni 2020. Namun, penerapan new normal hanya akan dilakukan di 60 persen zona biru atau 15 daerah di Jabar. Sementara 12 daerah di zona kuning melanjutkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Namun belakangan pemerintah pusat merilis daftar 102 daerah yang diizinkan menerapkan new normal. Dalam daftar tersebut, tidak ada satupun wilayah di Jabar yang diizinkan.

“Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” demikian keterangan BNPB yang diinformasikan melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia, Minggu (31/5).

Sementara itu, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman usai menggelar Rapat Persiapan New Normal di Bale Praja Pemkab Cianjur mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwal Kamil pada saat vidcon Forkopimda Jabar dan kepala daerah berikut Forkopimda kabupaten/kota se Jabar bahwa Kabupaten Cianjur diperbolehkan melaksanakan new normal.

Selanjutnya Pemkab Cianjur dan Forkopimda menggelar rapat yang salah satunya juga telah dibahas draf Peraturan Bupati (Perbup) yang akan segera dikeluarkan untuk pelaksanaan new normal di Kabupaten Cianjur.

“Secepatnya, barusan masukan-masukan dari OPD dan Forkopimda, akan dibahas hari ini (kemarin,red) secepatnya kita akan segera laksanakan. Untuk simulasi kita akan lihat besok (hari ini,red) ke Masjid Agung Cianjur, perkantoran, mall, pasar dan sebagainya,” ungkap Herman.

Tahap awal new normal akan difokuskan pada pembukaan masjid, perkantoran, hotel, dan pasar dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. “Sesuai arahan dari pemerintah pusat ada empat fase, fase satu, dua, tiga, dan empat,” jelasnya.

Saat ditanya Kabupaten Cianjur tidak masuk pada daftar 102 daerah yang diizinkan menerapkan new normal? Herman mengaku pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemprov Jabar terkait pelaksanaan new normal atau AKB.

Herman juga mengaku pihaknya baru mengetahui jika Cianjur dan kabupaten dan kota lainnya di Jabar tidak masuk daftar yang diizinkan terapkan new normal oleh pemerintah pusat. Sehingga dia belum dapat berkomentar panjang lebar.

“Kami baru tahu hari ini jika Jawa Barat tidak masuk daftar diizinkan new normal. Tapi kita tunggu arahan lebih lanjut, kita ikut saja apa kata Pemprov dan pak gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil). Kemungkinan akan ada video conference berikutnya dalam waktu dekat,” ujar Herman.

Sementara itu, grafik penyebaran virus korona (Covid-19) di wilayah Kabupaten Cianjur hingga saat ini terus mengalami penurunan dari hasil Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dandim 0608/Cianjur, Letkol Inf Rendra Dwi Ardhani mengatakan, saat ini kasus positif Covid-19 di wilayah Cianjur sudah tidak ada, meski, kasus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang meninggal masih terjadi. “Seminggu terakhir tidak ada kasus positif, tapi yang PDP meninggal masih ada,” ujarnya.

Sehingga, berdasarkan analisa dari beberapa pihak, Kabupaten Cianjur harus mengikuti fase new normal. “Mau tidak mau, Cianjur harus new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” terangnya.

Jelang new normal, ada beberapa hal yang harus diantisipasi seperti arus perjalanan orang yang masuk ke Cianjur, karena itu, pengawasan di perbatasan wilayah harus tetap diperketat.

Sedangkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 harus segera menyusun Perbup baru yang akan menjadi panduan protokol kesehatan baru di fase normal.

“Nantinya Perbup tersebut mengatur protokol kesehatan di semua bidang, termasuk salah satunya penempatan jumlah personel dan tempat-tempat keramaian, baik pasar modern, maupun pasar tradisional dan tempat wisata,” paparnya.

Dalam new normal nantinya sejumlah pasar dan toko non pangan serta rumah makan diizinkan buka. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Social distancing dan pembatasan kapasitas pengunjung diperlukan pengawasan yang melekat oleh aparat gabungan dan imbauan melalui semua media yang ada,” paparnya.

Dalam penanganan korona jangka panjang saat ini, pihaknya berharap masjid dan tempat ibadah bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bantuan bagi warga.

Seperti tokoh agama bisa menjadi garda terdepan untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan aparatur wilayah. “Nanti sosialisasi bisa dilakukan di lingkungan masjid, baik secara tatap muka terbatas dengan tetap menjaga jarak atau dengan menggunakan pengeras suara,” jelasnya.

Apabila grafik Covid-19 nantinya terus menurun, kata dia, maka masjid dan tempat ibadah lainnya bisa mulai aktivitas ibadah berjamaah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang akan diatur secara detail sesuai kondisi masing-masing.

“Namun dalam beberapa hari terakhir ini harus diantisipasi arus mudik dan balik, masuk dan melewati Cianjur, sehingga diimbau agar masjid yang lokasinya berada di perlintasan dan mudah diakses publik agar tidak melaksanakan aktivitas ibadah secara berjamaah,” tegasnya.

Pihaknya berharap, masyarakat untuk tetap disiplin sesuai protokoler kesehatan. “Gunakan masker bila bepergian dan biasakan mencuci tangan serta jaga jarak,” tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, dr Yusman Faisal mengungkapkan, perkembangan penyebaran Covid-19 pada beberapa kasus mengalami penurunan seperti orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) naik turun.

“Kalau diambil garis rata-rata, PDP itu naik turun. Kadang tinggi dan besoknya turun lagi, karena laporan kita harian. Sementara kalau ODP itu menurun,” ungkapnya.

Lanjutnya, menurunnya ODP berkat dari pemberlakuan penyekatan di perbatasan, sehingga masyarakat yang akan memasuki Cianjur dengan kondisi kurang sehat diminta putar balik. Sehingga penyekatan efektif menjadi salah satu pendukung turunnya tren ODP.

“Penyekatan di perbatasan sangat efektif menjadi salah satu pendukung dari turunnya tren ODP saat ini,” jelasnya.

(kim/net)

TAHAP AWAL NEW NORMAL DI KAB. CIANJUR

1. Masjid Agung Cianjur
2. Perkantoran
3. Hotel
4. Mall
5. Pasar

FASE NEW NORMAL

1. Fase pertama yakni Prafase Normal yang mulai diterapkan 27 Mei hingga 1 Juni 2020 (Fase perencanaan indikator jaga jarak fisik/physical distancing).

2. Kriteria dan panduan pencegahan, penerapan protokol kesehatan, dan pengendalian Covid-19 bagi pengelola tempat kerja pemerintah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk juga kendaraan pribadi atau transportasi umum, warung makan, restoran, penjual tradisional dan sarana ritel serta tempat berpotensi pengumpulan massa.

Mengenai tahapan sosialisasi pada prafase normal, dilibatkan RW siaga dalam pembentukan jaringan lokal, melakukan sosialisasi aktif dan pasif kepada target sektor dan memberikan saluran komunikasi atau pengaduan, mendistribusikan alat peraga dan memberikan lembar penilaian mandiri.

Fase II (Preparasi) dimulai 1-7 Juni 2020 untuk membangun kedisiplinan protokol kesehatan.

Fase III (Recovery) dimulai 8 -14 Juni 2020 untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan penguatan jaringan pengamanan sosial untuk meredakan konflik sosial dan ekonomi serta membangun aktivitas perekonomian.

Fase IV (Perubahan Struktur) dimulai 15-30 Juni 2020 untuk melakukan perubahan struktur sosial dan ekonomi dengan mempertajam normalitas sektor di bidang kesehatan, dunia usaha dan jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan transportasi dengan penerapan sistem aktivitas baru dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER