Udah Numpuk, 500 Kasus Pekerja Migran Cianjur tak Disentuh Pemkab

Pekerja Migran Cianjur
DUDUK BERSAMA: Empat Lembaga Perlindungan pekerja migran melakukan pembahasan mengenai nasib para pahlawan devisa. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com– Tercatat, sedikitnya 500 kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur tidak tersentuh tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur. Hal itu ditemukan empat organisasi perlindungan buruh migran saat mengadakan diskusi di Sekretariat DPC Astakira Cianjur yang beralamat di Jalan Sinaga Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum lama ini.

Empat organisasi yang mengadvokasi pekerja migran atau buruh migran yaitu DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, DPC SBMI Cianjur, DPC Garda BMI Cianjur, DPD FPMI Cianjur.

Ketua Astakira Cianjur, Ali Hildan mengatakan, diskusi empat organisasi ini kali pertama dilakukan guna menyikapi permasalahan tenaga kerja luar negeri atau sekarang disebut dengan Pekerja Migran yang kian terkuak pasca penempatan (masa penempatan) di negara penempatan.

“Ya, diskusi ini untuk membahas perlindungan PMI di Kabupaten Cianjur,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan PMI di Cianjur seolah tidak dilirik pemkab Cianjur, padahal menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah jelas peran aktif untuk melindungi PMI baik pra penempatan, masa penempatan, purna penempatan.

“Sudah jelas di tiga unsur saja. Prapenempatan bagi calon PMI, masa penempatan bagi PMI yang lagi dalam penempatan, purna penempatan bagi PMI yang sudah kembali ke Indonesia,” jelansya.

Ketua DPC Garda BMI Cianjur, Elan Sopandi mengungkapkan, kasus PMI di Cianjur kian hari menumpuk dan banyak masyarakat yang meminta bantuan untuk anggota keluarganya khususnya yang masih di negara penempatan.

“Setiap kasus kami sering memberikan surat pemberitahuan ke dinas terkait, tapi tidak ada eksen riil,” ungkap Elan.

Pemkab juga selain perlindungan harus lebih meningkatkan pengawasan pra penempatan setelah nanti dibuka, pasalnya, sudah ada kepmen 260 tahun 2015 tentang penghentian sementara (moratorium) ke kawasan timteng juga masih banyak yang berangkat.

“Nah, terkuaknya sekarang setelah ada di negara penempatan,” jelasnya.

Elan menegaskan, Pemkab Cianjur harus lebih respon , bahkan turun tangan langsung saat ada laporan atau mendengar langsung ketika ada warganya yang tersandung masalah diluar negeri. Sejatinya, karena itu adalah warga Cianjur.

Jadi, tegas dia, jangan mempermasalahkan pemberangkatan unprosedural atau prosedural (ilegal-legal).

“Mau resmi atau tidak resmi saat pemberangkatan tetap hatus ditolong karena itu warga Cianjur,” tegasnya.

Lanjutnya, contoh kasus PMI atas nama Yeni Rahmawati asal Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, kecelakaan saat bekerja di Yordania sehingga patah pinggang dan kaki hingga mengakibatkan cacat permanen dan hak gajinya selama 10 tahun belum dibayarkan, selain itu PMI yang meninggal dunia diduga dibunuh yang adauannya ke Astakira sampai saat ini belaum ada informasi tindaklanjutnya.

“Padahal itu semua kasus kita selalu bersurat ke intansi terkait. Tapi belum ada tindaklanjutnya,” terangnya.

Dia mengungkapkan, begitupun kasus yang masuk ke DPD FPMI Cianjur dan DPC SBI Cianjur bermacam- macam masalah ada yang hilang kontak, dianiaya, dan yang lebih mengerikan lagi PMI menjadi budak sek selama disana.

“Makanya kami dari empat organisasi mendesak Pemkab agar lebih peduli terhadap buruh migran,” tegasnya. (kim)