KPU dan Bawaslu Belum Ajukan Naskah Hibah

Pilkada Cianjur

RADARCIANJUR.com -Pemkab Cianjur belum menerima ajuan perubahan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebagaimana diketahui Pilkada serentaln2020 bakal ada restrukturisasi anggaran karena harus memprioritaskan penerapan protokol kesehatan selama berlangsungnya tahapan lanjutan masih dalam kondisi pandemi covid-19.

Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD, pencairan dana hibah Pilkada tahun ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap.

“Tahap pertama tahun ini pencairannya sebesar 40%, tahap kedua sebesar 50%, dan tahap ketiga sebesar 10%,” kata Wayu kepada RADARCIAJUR.com (9/6/2020)

Menurutnya anggaran Pilkada sesuai instruksi Mendagri untuk Kabupaten Cianjur tahap pertama sudah dicairkan semua untuk KPU dan Bawaslu.

“Sekarang kami masih menunggu restrukturisasi angggaran dari KPU dan Bawaslu, mana saja yang akan digunakan untuk penanganan covid-19,” ujar Wahyu

Wahyu mengatakan restrukturisasi atau rasional dana hibah, bisa dilakukan dari alokasi pencairan hibah tahap pertama sebesar 40%. Namun jika tak memungkinkan, bisa juga anggaran untuk protokol kesehatan dialokasi pada pencairan tahap kedua nanti.

“Disesuai dengan kebutuhan KPU dan Bawaslu. Nanti dilihat hasil restrukturisasi mereka (KPU dan Bawaslu), apakah masih bisa di pencairan tahap pertama. Kalau tahap pertama masih bisa, kita addendumkan pada NPHD-nya,” kata Wahyu.

Lanjut Wahyu APBD Kabupaten Cianjur mengalokasikan dana hibah Pilkada 2020 untuk penyelenggara sebesar Rp98 miliar.

“Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp74 miliar dan Bawaslu sebesar Rp24 miliar,” pungkasnya. (dil)