Ortu-Dewan Keluhkan PPDB, Disdikbud: Sudah Sesuai Aturan Pusat

PPDB (Radar Cianjur)
PPDB (Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com-Meski masih masa pandemi Covid-19, namun pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cianjur, tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Meski pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah bagi para siswa, masih terganjal dan belum bisa dipastikan kapan akan dimulai kembali proses tersebut.

Pelaksanaan pendaftaran PPDB dengan menggunakan pendaftaran online masih dikeluhkan sejumlah orang tua dan siswa dalam memilih sekolah yang ditujunya.

Seperti dikeluhkan Nina (43) orang tua siswa yang mengaku, dengan adanya sistem pendaftaran online, pihaknya sangat keberatan.

Sebab, selain sulit mengakses internet juga keterbatasan kuota dan jaringan yang kurang stabil.

“Saat menggunakan media online akan sangat sulit saat pendaftaran PPDB, anak saya, tahun sekarang akan masuk ke SMA, sedangkan saya masih sangat gagap teknologi, sehingga akan bingung nantinya pada saat pendaftaran, karena tidak paham penggunaan aplikasi juga,” ungkapnya.

BACA JUGA : Banjir Bandang Pemancing Tergulung Air Sungai Cianjur

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Jumati juga melontarkan hal yang sama mengenai pelaksanaan PPDB tahun ini.

Menurutnya, meski pihaknya akan mengikuti aturan tersebut karena sudah jelas, namun untuk PPDB pada kondisi saat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau sebelumnya kan tidak ada penyebaran pandemi Covid-19, begitupun pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya dilaksanakan secara langsung, ya sekarang dilaksanakan secara online, nah kekuranganya kan tidak semua orang tua bisa mengakses internet apalagi dipelosok desa,” kata Jumati kepada Radar Cianjur, Selasa (9/6/2020).

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur, Ujang Awaludin juga menyampaikan hal yang sama. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya sudah mengadakan rapat virtual account dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur.

“Kami berharap semua siswa dalam PPDB tersebut bisa tercover 100 persen dan jika menemukan kasus yang mengganjal dalam pelaksanaanya, maka dewan pendidikan akan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan,” ujar U Awaludin.

Ujang menyebutkan, mekanisme pendaftaran PPDB saat ini menggunakan media online dan setiap siswa akan diberikan ID kemudian diklik dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh masing-masing sekolah.

“Terkait pendaftaran PPDB SMA dan SMK ada formula berupa zoom dan bisa dikoordinir oleh pihak sekolah, tetapi khusus untuk SMK jalur zonasi tidak berlaku,” ungkapnya.

BACA JUGA : Rekor Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tambah 1.043 Orang

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Muttaqin menyebutkan, PPDB sesuai SOP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Selanjutnya, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona Disiase (Covid-19).

Pelaksanaanya, untuk penetapan jalur zonasi SMP dilaksanakan pada 15 Mei 2020, sosialisasi PPDB pada 21 Mei sampai 20 Juni 2020, verifikasi dokumen pada 15 sampai 27 Juni 2020, uji kompetensi jalur prestasi non akademik dilaksanakan pada 25 Juni sampai 1 Juli 2020.

“Adapun untuk rapat dewan guru dilaksanakan pada tanggal 2 Juli, pengumuman 3 Juli, daftar ulang 6 sampai 10 Juli, dan awal tahun ajaran baru pada tanggak 13 Juli 2020,” terang Oting.

Adapun untuk jalur pendaftaran, ada empat jalur yakni jalur zonasi sebanyak 50 persen, jalur afirmasi sebanyak 15 persen, jalur prestasi sebanyak 30 persen dan jalur perpindahan tugas sebanyak 05 persen.

“Untuk pendaftarannya SMP secara online dan untuk TK dan SD bisa secara langsung ke sekolah,” ujarnya.

BACA JUGA : Plh Sekda : Saya Jabat Sekda Dua Kali, se Indonesia Baru Ada di Cianjur

Sedangkan untuk persyaratan umum jalur jenjang SMP diantaranya adalah berusia maksimal 15 tahun pada saat usia terhitung 1 Juli 2020, belum pernah menikah, mengisi formulir pendaftaran online bagi yang daring dan mengisi lembar formulir pendaftaran bagi yang luar jaringan.

“Tidak lupa menyerahkan satu lembar foto copy ijazah SD/MI atau sederajat dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 jika pendaftar langsung datang ke sekolah yang ditujunya,” tukasnya.

Sementara itu, sejumlah sekolah pun sudah mempersiapkan pelaksanaan PPDB. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Cianjur.

Persiapan PPDB di sekolah favorit tersebut dibagi pada empat jalur diantaranya, jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua.

“Untuk jalur perpindahan orang tua, sekarang ini ada sedikit perbedaan yakni jika dulu khusus untuk anak guru, pengawas sekolah, anak tenaga pendidik. Tetapi untuk tahun sekarang ada tenaga kesehatan yang orang tuanya bertugas menangani Covid-19,” kata Ketua PPDB SMA Negero 1 Cianjur, Asep Suryana.

Menurutnya, untuk empat jalur ini dibagi menjadi dua tahap yakni tahap satu dilaksanakan pada 8 Juni sampai 12 Juni 2020 melalui media online.

Kemudian tahap verifikasi dilaksanakan pada 15 Juni sampai 17 Juni 2020 dan pengumuman kelulusan tahap satu yakni pada 22 Juni 2020.

Sedangkan untuk tahap dua untuk jalur zonasi akan dilaksanakan pada 25 Juni sampai 1 Juli 2020.

Kemudian verifikasi akan dilihat dari segi jarak maupun kartu keluarga (KK). Untuk pengumuman kelulusan tahap dua yakni 9 Juli 2020 dan daftar ulang akan dilaksanakan pada 10 dan 11 Juli 2020.

“Untuk pelaksanaan pendaftaran jika dimungkinkan akan ada uji kompetensi yang diadakan di sekolah dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah,” ujar Asep.

Selanjutnya, untuk jalur zonasi sekitar 50 persen dengan jumlah target siswa yakni sebanyak 420 siswa, dan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 12 dengan tiap rombelnya sebanyak 35 orang.

“Ini yang sudah kita jadwalkan,” ungkapnya.

Kepala SMA Negeri 1 Cilaku, Agustia menuturkan, persiapan PPDB di sekolahnya dilakukan melalui media sosial yang sudah disediakan oleh sekolah dan panitia PPDB.

Pelayanan PPDB di sekolahnya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya melalui group whatsapp, banner dan spanduk.

“Jadi melalui media whatsapp bisa lebih cepat informasi yang dibutuhkan oleh calon pendaftar atau calon peserta didik baru,” paparnya.

Sementara itu, Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menetapkan tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020 dikritik Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, pendaftaran peserta didik baru (PPDB) kali ini terlalu dipaksakan karena hanya untuk mengikuti kalender pendidikan.

“Kenapa harus dipaksakan tahun ajaran baru dimulai bulan depan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil. Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apa lagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Ini sungguh kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi,” beber Ubaid dalam pesan elektroniknya pada Senin (8/6/2020).

Dia menyebutkan, di kala pandemi ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah.

Juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020. Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24 persen yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020.

Sisanya, sebanyak 59 persen setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17 persen yang setuju diundur pada Januari 2021.

“Ini menunjukkan masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru,” ucapnya.

Ubaid mengungkapkan, ada beberapa alasan orang tua tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020.

Di antaranya, orang tua terkendala ekonomi karena terdampak Covid-19. Biaya SPP semester kemarin saja banyak yang menunggak, apalagi harus bayar untuk PPDB.

“Banyak uang yang harus dikeluarkan orang tua saat PPDB. Karenanya kenyataannya proses PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Ini sangat memberatkan orang tua,” ujarnya.

Alasan lainnya, PPDB online tidak akan berjalan efektif. Pada situasi normal saja, seperti tahun sebelumnya, PPDB online menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif.

Tahun lalu, PPDB online saja harus mengantre datang ke sekolah dari subuh untuk bisa memasukkan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang.

“Orang tua khawatir terpapar Covid-19 karena pandemi belum usai. Ini dikhawatirkan oleh orang tua karena anak-anaknya berpeluang besar terpapar Covid-19. Banyak sekolah yang belum siap menerapkan protokol Covid-19 karena keterbatasan sarana dan juga sumber daya,” tuturnya.

Ubaid menambahkan, selama ini pembelajaran online berjalan tidak optimal karena keterbatasan sarana dan juga akses.

Ini diperparah dengan banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang terdampak Covid-19. Selain itu para guru juga terkendala dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. “Jika ini dipaksakan, pembelajaran tidak akan optimal,” tutupnya.

(riz/jpnn)