Cabut RUU HIP! MUI-Ormas Islam Cianjur Datangi DPRD

TOLAK RUU: MUI Dan Ormas Islam melakukan audien dengan DPRD Kabupaten Cianjur. Foto Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari program legislasi nasional (Prolegnas) memicu demontrasi penolakan. Aksi penolakan itu bukan hanya di Jakarta tapi juga di Kabupaten Cianjur.

Di Cianjur, sejumlah ormas Islam bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Penolakan tersebut disampaikan dengan cara beraudiensi bersama DPRD Kabupaten Cianjur di Ruang Rapat Gabungan I DPRD Cianjur, Rabu (24/6/2020).

Penolakan dilakukan lantara RUU HIP dinilai memiliki landasan paham komunis.

Perwakilan Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Cianjur, H Cepi Jauharudin mengatakan, semua ulama sepakat untuk menghentikan pembahasan dan membatalkan RUU HIP.

“MUI Kabupaten Cianjur menjadi pengusul pertama penolakan itu,” kata kepada Radar Cianjur.

Ia mengatakan, pembahasan RUU HIP saat ini telah ditunda, namun yang dinginkan MUI bukan menunda pembahasan tapi melakukan pembatalan RUU HIP

“Kita minta dihentikan secara permanen, kami satu suara, sekarang di Jakarta sedang aksi besar-besaran,” kata H Cepi Jauharudin.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, H Wilman Singawinata mengatakan, pihaknya berterima kasih karena masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai.

“Kami akan menyalurkan aspirasi ini ke DPR RI,” katanya

ia berjanji, DPRD Cianjur akan secepatnya menyalurkan aspirasi penolakan RUU HIP.

“Secepatnya setelah draftnya jadi dari Setwan disepakati perwakilan audiensi kita akan tanda tangani dan secepatnya kita kirim ke DPR RI.” katanya.

Dari Jakarta, massa dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu (24/6). Dalam orasi tuntutannya mereka medesak DPR untuk segera mencabut Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari program legislasi nasional (Prolegnas).

“Kita menolak RUU yang mengganti Pancasila menjadi Ekasila,” kata orator dari mobil komando di Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Orator juga mendesak kepada seluruh fraksi di DPR berhenti melakukan pembahasan RUU HIP tersebut. Hal ini karena adanya RUU itu bisa mengancam Pancasila.

“Mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR menghentikan pembahasannya menjadi UU,” ungkapnya.

Lebih lanjut orator itu mendesak aparat penegak hukum segera bertindak menegakkan hukum. Karena adanya RUU HIP ini diduga bertujuan untuk melakukan makar.

“Karena ada oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila,” tuturnya dari mobil komando.

Pantauan di lapangan, mereka melakukan unjuk rasa dengan dibekali protokol kesehatan. Jumlahnya mencapai ratusan orang yang ikut aksi itu. Namun demikian mereka tidak menerapkan jaga jarak atau physical distancing.

Karena aksi itu, arus lalu lintas di depan Gedung DPR juga tersendat. Hal itu karena massa berkumpul di depan pintu gerbang gedung parlemen tersebut.? Petugas kepolisian tampak mengatur arus lalu lintas agar masa tidak menutup akses jalan raya.

Pimpinan DPR Sepakat Hentikan Pembahasan RUU HIP
Sementara itu, pimpinan DPR menerima utusan pengunjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Mereka berasal dari Persaudaraan Alumni (PA) 212?, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Dalam pertemuan dengan perwakilan para pengunjuk rasa itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, pihaknya telah menyepakati bahwa RUU HIP ini disetop pembahasannya di DPR.

”Kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan RUU HIP, tentu melalui mekanisme yang akan kita lalui secara tata tertib dan mekanisme yang ada di UU dalam DPR,?” ujar Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Diketahui, ada pun pimpinan DPR yang melakukan audiensi dengan PA 212 adalah, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Aziz Syamsuddin (Golkar) dan Rachmat Gobel (Nasdem).

“Berkaitan dengan pasal 5 ayat 2 dan Pasal 7 kita akan menjadi suatu caratan underline dan berkomitmen Insyaallah ini kita akan setop,” katanya.

Diketahui, Pasal 5 ayat 1 serta Pasal 7 RUU HIP sebagai catatan. Pasal 5 ayat 1 RUU HIP berbunyi, ‘Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial’.?

Sedangkan, Pasal 7 berbunyi, ‘Masyarakat Pancasila menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila yang merdeka, bersatu, dan berdaulat; adil dan makmur; rakyatnya berkehidupan kebangsaan yang bebas; memiliki suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi segala suku bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan, berdasarkan kemerdekaan kebangsaannya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terpisah, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak bersyukur mengatakan, pimpinan DPR merespons tuntutan yang disuarakan para ulama dan juga masyarakat ini dengan menghentikan pembahasan RUU HIP ini.

“Kamu harus menunggu dan terus mengawal sampai kami tahu tatkala kembali ke DPR maka di situlah kami akan menangih janji pimpinan DPR ini,” ungkap Yusuf.(Dil)