Dinas Perizinan Sebut Mal Cipanas Sudah Kantongi Izin IMB

PEMBANGUNAN: Proyek pembangunan Mal Cipanas.

RADARCIANJUR.com – Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Superi Faizal, menjelaskan secara normatif untuk pelaksanaan proyek pembangunan tersebut telah melaksanakan proses secara normatif, hingga tahapan Izin Mendirikan Lingkungan (IMB).

“Jadi dari mulai tahapan pertek BPNnya, analisis dampak lingkungan (AMDAL), site line, hingga IMB-nya sudah selesai,” katanya kepada radarcianjur.com, Rabu (24/6/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam proses permohonan perizinannya memang sudah sesuai. Termasuk didalamnya sudah ada persetujuan dari warga, RT RW, termasuk Pemerintah desa dan kecamatan sesuai dengan formulir yang disampaikan ke pihak PT Intiland itu sudah memenuhi.

“Makanya juga kami proses. Baik segi tata ruang dan juga AMDAL dari aparat setempat seperti desa dan kecamatan sudah diundang pada saat pembahasan izin lingkungan hidupnya,” ujarnya.

Selain itu, kata Superi, jika memang terindikasi atau diduga adanya praktik pengeboran di dalam kawasan proyek pembangunan Mal tersebut, mereka itu harus melakukan permohonan izin ke provinsi.

“Karena untuk air bawah tanah sekarang itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Kita itu dari dinas kabupaten tidak berwenang untuk mengurus penerbitan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA),” terangnya.

Adapun menyangkut keluhan warga, lanjut Superi, jika terdapat indikasi surutnya air di lingkungan, dan terbukti memang ada pengeboran sedalam berapa meter, harus sudah mengantongi izin sebelumnya.

“Jika misalnya pihak perusahaan tersebut melakukan pengeboran, ada ranah untuk melakukan peninjauan dari pemerintah provinsi,” ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan, ranah pelanggaran dalam hal sumber air, itu merupakan penegakan hukumnya langsung dari provinsi, bahkan kadangkala dari Polda juga pun biasanya langsung turun meninjau.

“Kalau kita dari kabupaten hanya sebatas IMB dan yang terakhir nanti mengeluarkan izin pusat perbelanjaannya. Keluarnya izin tersebut, nanti akan disampaikan setelah konstruksi bangunan mall tersebut jadi,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Superi, dalam permintaan izin ke dinas, dalam hal proyek pembangunan Mal itu hanya sebatas pusat perbelanjaan.

“Sebetulnya jika mereka telah memang sudah mengantongi IMB, dan sekarang sedang progres fisik pembangunan, bangunan tersebut belum bisa dimanfaatkan sebelum mereka mengajukan untuk sertifikat baik fungsi ke Pemerintah Kabupaten,” katanya.

Bahkan, kata Superi, Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan pun, setelah dari sana, itu akan dikaji lagi dalam segala hal. Mulai dari struktur fisik bangunan, lingkungannya, termasuk juga dari segi genset, dan sumber airnya.

“Jadi nanti itu semua dikaji lagi boleh tidaknya itu digunakan untuk kelayakan sertifikat baik fungsi,” tukasnya. (dan)