Pembayaran Jalan Desa Disoal, Kades Baru Kena Getah

KANTOR DESA: Kantor kepala desa Cimacan, Kecamatan Cipanas. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Kepala Desa Cimacan Cipanas mengaku kena getah atas perlakuan kades pendahulunya, terkait dana pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan oleh pihak ketiga di salah satu kampung di desa tersebut.

Bagaimana tidak, kepala desa sebelumnya diketahui telah mengeluarkan anggaran pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) tahun 2019, padahal dana tersebut belum cair, akibatnya ada pemeriksaan khusus dari inspektorat daerah (Irda) Cianjur.

Namun, waktu dekat kemarin, soal pembayaran terhadap salah satu pihak ketiga tersebut, ada yang mendesak harus segera direalisasikan.

Kepala Desa Cimacan yang saat ini menjabat, Deden Ismail, mengaku bahwa pihaknya selama ini justru telah melakukan proses normatif atas pencairan dana desa 2019 lalu di tahun ini. Bahkan ia mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, serta instansi terkait dalam hal ini Irda Cianjur.

“Padahal saya sudah coba komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan Irda. Supaya bagaimana baiknya regulasi dalam proses pembayaran atas pembangunan jalan lingkungan dari DD itu tidak sampai menimbulkan dampak negatif bagi semuanya,” tutur Deden saat ditemui radarcianjur.com, di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2020).

Deden menyebut, bahwa sebetulnya ia sudah tak mau mempermasalahkan terkait pembangunan tersebut hingga dibesar-besarkan. Karena masih tahap melakukan proses aturan secara normatif.

“Padahal saya menjadi Kades saat ini ingin yang terbaik dan sesuai regulasi apalagi terkait uang. Jangan sampai karena dana desa 2019 lalu cair di 2020 sekarang, terus saya langsung bayarkan ke pihak pengembang jalan tersebut. Mana dasar pembayarannya, siapa yang mau ngeluarin SPJ itu,” katanya.

Selain itu, kata Deden, pihaknya pun, Senin (29/6) kemarin, telah menyampaikan surat permohonan audit atau offname kepada Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur. Agar persoalan ini, bisa diselesaikan berdasar aturan.

“Saya juga tak mau jadi masalah nantinya. Tapi ingin sesuai regulasi. Makanya kami, dengan diketahui Pemerintah Kecamatan Cipanas, menyampaikan surat itu ke Irda,” ujarnya.

Deden menambahkan, masih menunggu keputusan dan tindak lanjut kaitan pengalokasian dana desa 2019 itu dari pihak terkait.

Sementara itu, Mantan Kepala Desa Cimacan, Dadan Supriatna mengaku, belum bisa memberikan tanggapan serta pemaparan terkait kronologis pembangunan yang telah terealisasi pada 2019 lalu.

“Saya cape kang, belum bisa memberikan tanggapannya,” ucap dia saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Pendamping Lokal Desa Cimacan, Helmy Hilmansyah menjelaskan, terkait persoalan yang kini muncul atas pembangunan jalan lingkungan di Kampung Lemah Duhur, Cimacan, Kecamatan Cipanas, pada 2019 lalu, mesti dilakukan upaya musyawarah dan menunggu petunjuk dari inspektorat daerah (Irda) Cianjur.

Karena menurutnya, pemerintah kabupaten pun telah mengetahui adanya Dana Desa (DD) Cimacan 2019 yang tak bisa cair waktu itu akibat beberapa persoalan yang belum diselesaikan.

“Pembangunan dari DD itu seharusnya bisa direalisasikan setelah anggaran turun. Apalagi jika dipihak ketigakan, itu tak boleh,” katanya kepada radarcianjur.com, Rabu (1/7/2020).

Bahkan, lanjut Helmy, dalam mekanisme pembangunan di suatu desa, jika itu bersumber dari DD, dan nilainya diatas 200 juta, maka harus melalui proses lelang. Namun pada kenyataannya, pembangunan tersebut, diketahui kurang dari 200 juta.

“Waktu itu saya tau, setelah pembangunan di kampung tersebut sudah dilaksanakan. Padahal sempat diberikan saran, supaya jangan gegabah dalam merealisasikan pembangunan, jika memang belum cair Dana Desa itu,” ungkapnya.

Selain itu, Helmy mengatakan, terkait pembangunan yang telah terealisasi tersebut, jika memang harus dibayar oleh pemerintah desa yang kini dijabat, sangat berisiko.

Karena, lanjut Helmy, pembangunannya pun telah selesai. Bahkan pada prinsipnya adanya pembangunan dana desa itu harus sesuai dengan penarikan pencairan uang DD dengan kebutuhan berdasar RAPBDes yang disepakati.

“Jadi alur realisasi dana desa itu dari TPK mengajukan permohonan kebutuhan, baru kaur keuangan mengeluarkan SPP atau surat perintah pembayaran,” jelasnya.

Dengan persoalan yang ada, pihaknya menyarankan pemerintah desa yang kini menjabat, agar bisa berkoordinasi dan menunggu keputusan pemerintah kabupaten. Sehingga diharapkan jangan sampai uang negara itu menjadi bola panas.

“Kita tunggu saja keputusan dan kebijakan dari pemerintah kabupaten terkait dengan cairnya dana desa 2019, yang cair di 2020 ini. Sehingga tidak sampai terus jadi masalah,” tukasnya.

Seperti yang sempat diberitakan beberapa waktu lalu, bahwa dugaan temuan penyalahgunaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cimacan, Kecamatan Cipanas, oleh mantan kepala Desa yang menjabat di tahun 2014 – 2019 lalu, praktis membuat Dana Desa (DD) tahun 2019 terhambat, bahkan Pemerintah desa (Pemdes) tak menerima sepeserpun.

Secara otomatis pembangunan desa pun mengalami keterlambatan. Padahal anggaran dana desa tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

“Tidak sepeserpun Dana Desa dicairkan untuk tahun 2019, nilainya mencapai Rp 1,1 Milyar. Tapi Insya Allah di tahun 2020 ini akan cair. Walaupun untuk ADD ada pencairan, hanya saja itu tidak boleh untuk pembangunan,” terang Sekretaris Desa Cimacan, Rahmat Syarifudin saat dikonfirmasi, Rabu (4/3) lalu.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, tidak cairnya dana untuk kepentingan masyarakat tersebut, karena terganjal adanya rekomendasi dengan dugaan temuan dari Inspektorat Daerah (Irda) yang ditembuskan kepada DPMPD dan BPKAD.

(dan)