PMP4 Sesalkan Sikap Pemkab Cianjur ‘Cueki’ Pemekaran Kota Cipanas

PUSAT KOTA: Daerah yang menjadi pusat kota di wilayah Cianjur Utara. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cipanas merupakan salah satu wilayah yang diusulkan menjadi pemekaran di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Namun proses tersebut justru disesalkan oleh Perkumpulan Masyarakat Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pembentukan Kota Cipanas (PMP4), karena hingga saat ini pemerintahan Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten induk belum memberikan respon serta dukungan berkenaan dengan agenda pemekaran Kota Cipanas tersebut.

“Jadi kini malah bertolak belakang dengan visi misi Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yang ingin segera mensejajarkan kemampuan ekonomi wilayah Jabar dengan provinsi lainnya di Indonesia,” kata Ketua PMP4 Saepul Anwar kepada radarcianjur.com, belum lama ini.

Padahal, menurutnya, pucuk pimpinan di Kabupaten Cianjur saat ini yakni Plt Bupati Herman Suherman, dan Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, beserta beberapa pimpinan lainnya telah menyampaikan dukungan untuk pemekaran DOB Kota Cipanas.

Namun menjelang Pilkada Cianjur, lanjut Saepul, hal tersebut kembali berubah secara drastis. Termasuk alokasi dana kajian menyeluruh sebesar Rp 1,3 Milyar, sebagaimana disampaikan Kepala bagian pemerintahan Setda Cianjur, bahwa alokasi dana tersebut akan diperuntukkan untuk kegiatan pengkajian di 32 kecamatan.

“Tapi apakah Cianjur akan ajukan satu atau dua daerah otonomi baru? Hal tersebut justru faktanya saat ini berubah,” imbuhnya.

Proses pemekaran yang telah dimulai sejak tahun 1985 lalu, kemudian di tahun 2008 sudah melakukan kajian akademis dan masuk kedalam kategori sangat mampu, Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cipanas ini ternyata telah memenuhi syarat hingga ketingkat provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut pun sesuai dengan persyaratan normatif pemekaran daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“Usulan DOB Kota Cipanas merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan. Sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujar Saepul.

Selain itu, Saeful menjelaskan, berdasarkan luas wilayah, letak geografis, dan terbatasnya anggaran pemerataan pembangunan, maka dengan adanya pemekaran Kota Cipanas merupakan salah satu upaya mempercepat proses kemajuan daerah, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah di wilayah Jawa Barat.

“Kota Cipanas yang terhimpun dari lima kecamatan terdiri dari kecamatan Pacet, Cipanas, Sukaresmi, Cikalongkulon dan Cugeunang ini, secara normatif telah memenuhi persyaratan dasar, yaitu syarat kewilayahan, kapasitas daerah, luas wilayah minimal, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah dan syarat batas usia minimal daerah kabupaten induk Cianjur,” terangnya.

Lebih lanjut Saepul mengatakan, yang paling utama lagi dalam persyaratan dasar sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang adalah berkenaan dengan persyaratan kapasitas. Artinya kemampuan daerah ini supaya berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak membebani keuangan kabupaten induk, provinsi maupun anggaran pemerintah pusat.

“Kota Cipanas berdasar hasil kajian akademis independen yang digagas Universitas Padjdjaran Bandung tahun 2009, dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa Kota Cipanas sangat mampu menjadi daerah otonomi baru,” katanya.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Saepul menilai, sudah barang tentu lima wilayah kecamatan yang terhimpun dalam DOB itu memiliki peran penting baik secara sosial, ekonomi termasuk menjaga terjadinya lonjakan kepadatan penduduk yang akan berdampak pada kondisi lingkungan alam sekitar.

Dengan kondisi demikian, maka diperlukan perhatian dan pengelolaan RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang khusus setingkat pemerintah kota untuk melakukan berbagai upaya. Termasuk peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sejak tahun 90an hingga sekarang, potensi lima kecamatan yang diusulkan menjadi DOB oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak terkelola dengan baik. Sementara wilayah Kota Cipanas merupakan daerah yang memiliki potensi kepariwisataan yang sangat menjanjikan dan dapat dikembangkan menjadi kota wisata alam yang ramah lingkungan sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta,” tuturnya.

Dengan adanya potensi pengembangan wilayah ini, diharapkan dapat terindentifikasi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan potensi-potensi wilayah serta potensi lainnya. (dan)