Tolak RUU HIP Disahkan, LSM GMBI Geruduk DPRD Kabupaten Cianjur

MENOLAK: LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Cianjur melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Cianjur dalam rangka penyampaian penolakan RUU HIP. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) beberapa waktu ini membuat sejumlah masyarakat geram, beberapa pihak menolak dengan tegas agar rancangan tersebut tidak disahkan. Aksi penolakan tersebut didasari karena khawatir menjadi awal kebangkitan komunisme dan dianggap berpotensi ‘memeras’ Pancasila.

Pada Rabu (8/7) siang Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Cianjur melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dilakukan agar RUU HIP tidak disahkan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kabupaten Cianjur.

Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Cianjur, Cep Suhendi mengatakan, pihaknya secara spontan menolak keras dengan pembuatan RUU HIP. Sampai saat ini pun pihaknya terus berupaya agar bisa disampaikan hasil audiensinya.

“Kita menolak keras dengan adanya rencana pembuatan RUU HIP ini, karena tidak seideologi dengan kita. Jelas melanggar, karena ingin merubah Pancasila,” ujarnya.

Lanjutnya, jika RUU HIP tetap dilanjutkan, pihaknya tidak segan-segan untuk mengerahkan massa dengan jumlah besar ke Jakarta.

“Kalau sampai dilanjutkan, kita akan mengerahkan massa dengan jumlah banyak,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya sangat puas dengan audiensi yang diterima oleh DPRD Kabupaten Cianjur dan pihaknya pun berharap dapat ditindaklanjuti hasil audiensi ini serta disampaikan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur, Prasetyo Harsanto mengungkapkan, pihaknya pun bersikap senada dengan pihak LSM GMBI Kabupaten Cianjur dengan menolak RUU HIP.

“Kami sangat menolak keberadaan RUU tersebut dan bahkan akan menyurati kepada Fraksi Gerindra di DPR RI agar disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI serta menolak dibahas juga agar dicabut dari Proleknas 2020,” ungkapnya.

Saat ini draft surat tersebut tengah menunggu tandatangan dari Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dan diharapkan bisa sesegera mungkin disampaikan agar keresahan masyarakat bisa mereda. (kim)