Waduh, Dua KTP-el ASN Masuk Dukungan Calon Perseorangan

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Panwaslu Kecamatan Sukaluyu, menemukan adanya KTP-el dua orang aparatur sipil negara dan enam perangkat desa yang masuk dalam dukungan bakal calon perseorangan saat verifikasi faktual.

Ketua Panwaslu Kecamatan Sukaluyu, M Devi C. Ruhimat, ditemukanya KTP-el PNS dan aparatur desa masuk dalam persyaratan dukungan saat dilakukan verifikasi faktual yang diawasi oleh Panwas.

“Tersemat salinan KTP-el dua orang ASN dan ebam orang perangkat desa pada berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan,” ujar Devi, kepada RADARCIANJUR.com melalui sambungan telepon Kamis (9/7/2020).

Menurut Devi, netralitas aparatur sipil Negara (ASN) adalah salah satu azas prinsip yang berlaku bagi setiap ASN selama manyandang jabatan. Larangan ASN berpihak Pra-Kampanye diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 poin 9 yang menegaskan, bahwa PNS (Dilarang) memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

“Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni, mengatakan bahwa sebelum penetapan calon peserta Pilkada, ketidaknetralan tindakan, ucapan, maupun tulisan dari ASN dapat diganjar dengan sanksi moral sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS,” katanya.

Menurut Devi pasal tersebut menuntut ASN menjadi insan yang bermoral dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

“Karenanya, perbuatan yang dilakukan bukan semata tentang benar atau salah, melainkan juga tentang pantas atau tidak pantas,” katanya

Ia menjabarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa pada pilkada serentak tahun 2017, tren pelanggaran netralitas ASN meroket menjadi urutan pertama melampaui tren pelanggaran lainnya.

“Tak mengherankan, pada pilkada serentak 2018 – Bawaslu Republik Indonesia merilis 721 kasus pelanggaran netralitas ASN,” katanya.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020, ketidaknetralan ASN juga berada di peringkat teratas, yakni sejumlah 167 kabupaten/kota dari 270 daerah.

Ia mengatakan, analisa terhadap kerentanan pelanggaran netralitas ASN merujuk pada hierarki birokrasi yang terstruktur dan tersebar dari hulu hingga ke hilir.

Hierarki jabatan ASN itu, dengan sendirinya mengundang perhatian pihak-pihak pemenangan calon kontestasi Pilkada untuk dimanfaatkan menjadi kanal perlakuan mobilisasi dukungan.

“Polemik netralitas ASN kian menantang bagi kami sebagai perwakilan Bawaslu di daerah. Menjelang dimulainya tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan bapaslon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur kemarin, hasil pengawasan kami di kecamatan Sukaluyu juga mengungkap adanya 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASN yang tersemat ke dalam berkas dukungan,” kata Devi.

Lanjut Devi, sejak Januari lalu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Cianjur Hadi Dzikri Nur telah berulangkali mengingatkan netralitas ASN.

“Meski dukungan dari ASN terhadap bapaslon perseorangan akan otomatis menjadi dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun atas penodaan netralitas ASN ini, melalui Bawaslu Kabupaten Cianjur, kami akan segera merekomendasikan hasil pengawasan,” katanya. (dil)